03 November 2026
03:26 WITA
BANGLI, Letternews.net – Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) bukanlah sekadar pajangan piagam atau target akhir yang harus dikejar oleh pemerintah daerah. Penegasan menohok tersebut dilontarkan oleh Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giriprasta. Beliau mendesak jajaran birokrasi dan masyarakat untuk menghadirkan sistem perlindungan anak yang konkret hingga menyentuh unit terkecil, yaitu keluarga.
Pesan edukatif tersebut disampaikan Ny. Seniasih saat menjadi narasumber utama dalam Sosialisasi KLA yang digelar Dinas Sosial P3A Provinsi Bali bersama Forum PUSPA Bali di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli, pada Senin (8/6/2026).
[irp]
Istri Bupati Badung ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan sebuah daerah ramah anak tidak boleh hanya diukur dari data siber administrasi. Variabel utamanya adalah seberapa aman dan sehat anak-anak tumbuh dalam lingkungan sosial mereka.
“Kita tidak boleh hanya mengejar predikat. Yang paling penting adalah memastikan hak-hak anak benar-benar terpenuhi dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dapat dirasakan secara nyata hingga tingkat keluarga dan masyarakat,” tegas Ny. Seniasih Giriprasta.
Untuk mengamankan hal tersebut, Ny. Seniasih meminta seluruh elemen siber dan komunitas sosial berkolaborasi menjadi garda terdepan penangkal kekerasan, yang meliputi sinergi antara:
Komunitas Muda: Forum Anak Daerah dan Forum GenRe.
Organisasi Sosial: Penggerak PKK dan berbagai organisasi perempuan.
Lembaga Adat & Usaha: Desa Adat, dunia usaha, serta media massa.
[irp]
Lebih lanjut, Ny. Seniasih mengingatkan adanya ancaman siber dan tantangan moral baru di era digital. Kecepatan arus informasi di media sosial menuntut peran aktif orang tua untuk memberikan proteksi, pendampingan, serta pendidikan karakter yang kokoh agar anak-anak tidak tersesat dalam ruang siber yang liar.
Senada dengan hal itu, Ketua Forum PUSPA Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar, menyatakan bahwa anak adalah investasi masa depan bangsa yang wajib diayomi secara optimal dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya.
[irp]
Di sisi lain, perwakilan Dinsos P3A Kabupaten Bangli memaparkan rapor hijau daerah yang terus menunjukkan tren positif. Setelah sukses mempertahankan predikat Pratama selama tiga tahun berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil naik kelas meraih Predikat Madya pada tahun 2024.
Guna mempercepat pemenuhan hak anak secara berkelanjutan, Pemkab Bangli saat ini tengah menggenjot sejumlah klaster program, antara lain:
Peningkatan siber layanan perlindungan perempuan dan anak.
Standardisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak.
Akselerasi kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor (2P).
Melalui sosialisasi strategis ini, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bangli berkomitmen penuh menyatukan persepsi anggaran dan regulasi siber daerah demi mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi tumbuh kembang generasi emas Bali.
Editor: Rudi.
