03 November 2026
00:02 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Pemerintah Desa Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sukses mengharumkan nama Bali di kancah nasional. Melalui tata kelola administrasi yang bersih, Desa Banjarangkan secara resmi dianugerahi penghargaan prestisius sebagai Desa Matang Pengadaan Tahun 2024–2025.
Penghargaan tertinggi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, kepada perwakilan pemerintah desa. Prosesi penyerahan berlangsung dalam agenda Giat Sinergi Nasional Akselerasi Kematangan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Desa yang digelar di Jakarta pada Senin (19/5/2026).
[irp]
Keberhasilan gemilang ini mendapat apresiasi dan atensi mendalam dari Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta (atau pejabat bupati yang akrab disapa Bupati Satria). Dirinya menyatakan rasa bangga yang luar biasa atas konsistensi aparat Desa Banjarangkan dalam menjaga integritas birokrasi di tingkat akar rumput.
Menurutnya, capaian skala nasional ini merupakan validasi konkret bahwa sistem pemerintahan desa di Klungkung telah bergerak ke arah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.
“Saya sangat bangga atas pencapaian Pemerintah Desa Banjarangkan. Prestasi ini membuktikan secara nyata bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa kita telah diakui secara nasional. Ini bukan hal mudah, butuh komitmen dan integritas tinggi,” ujar Bupati Satria bangga.
[irp]
Tidak ingin capaian ini berhenti sebagai seremonial semata, Bupati Satria langsung mengeluarkan instruksi taktis kepada jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta seluruh perbekel di Kabupaten Klungkung.
Ia berharap prestasi Desa Banjarangkan mampu menjadi pemantik bagi desa-desa lainnya di Bumi Serombotan (Klungkung) untuk segera melakukan pembenahan tata kelola keuangan yang serupa.
Langkah taktis yang diinstruksikan Bupati Klungkung meliputi:
Mendorong seluruh pemerintah desa di Klungkung untuk segera melakukan akselerasi kematangan PBJ.
Mewajibkan aparatur desa memedomani regulasi teknis secara ketat sesuai dengan arahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran dana desa melalui sistem pengadaan yang terdigitalisasi dan akuntabel.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Desa Banjarangkan kini resmi menyandang status sebagai desa percontohan tata kelola pengadaan barang dan jasa, sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan di tingkat desa bukan halangan untuk mencetak prestasi birokrasi tingkat nasional.
Editor: Rudi.
