04 November 2026
04:50 WITA
JAKARTA, Letternews.net — Gaduh aksi pembubaran paksa nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di sejumlah daerah akhirnya mendapat respons resmi dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa negara sama sekali tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk melarang pemutaran film tersebut.
Yusril meluruskan bahwa insiden penghentian nobar di beberapa universitas, seperti Universitas Mataram (Unram) dan UIN Mataram, murni merupakan persoalan prosedur administratif internal masing-masing lembaga, bukan atas instruksi dari pemerintah pusat.
“Negara tidak melarang. Buktinya, di beberapa daerah lain seperti Bandung dan Sukabumi, kegiatan pemutaran film tersebut berjalan terus tanpa ada hambatan,” jelas Yusril dalam keterangannya kepada media, Jumat (15/5/2026).
[irp]
Menko Yusril mengakui bahwa film dokumenter tersebut memilih judul dan narasi yang cenderung provokatif. Kendati demikian, ia meminta semua pihak untuk menyikapi karya tersebut secara dewasa dan tidak sekadar terpicu oleh judulnya.
Pemerintah, lanjut Yusril, justru mendorong ruang-ruang akademik untuk menguji substansi film tersebut melalui mimbar diskusi yang sehat.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat secara terbuka. Publik harus kritis dalam menilai setiap informasi,” tegas pakar hukum tata negara tersebut.
[irp]
Film dokumenter “Pesta Babi” menuai sorotan tajam karena mengangkat dinamika proyek strategis nasional di Papua Selatan dengan menyematkan narasi “kolonialisme modern”. Menanggapi hal tersebut, Yusril memberikan pembelaan keras dengan meluruskan perspektif kenegaraan.
Ia menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sah secara hukum internasional. Pembangunan infrastruktur dan proyek strategis yang digulirkan pemerintah di sana murni ditujukan untuk memeratakan kesejahteraan, bukan untuk menjajah rakyat sendiri.
[irp]
Di sisi lain, Yusril juga memberikan catatan kritis kepada para pekerja seni di balik layar film tersebut. Ia meminta sutradara dan produser “Pesta Babi” bersikap kesatria untuk menjelaskan secara jujur makna dan objektif di balik pemilihan judul yang kontroversial tersebut.
Menurutnya, kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral agar tidak memicu misinformasi dan tafsir liar yang dapat memecah belah masyarakat.
Editor: Rudi.
