Pastikan Infrastruktur Berbenah, Sekda Eddy Mulya Tegaskan Mandatory Spending 40 Persen di Dinas PUPR

DENPASAR, Letternews.net — Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, memberikan penekanan khusus terhadap peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam membangun wajah kota. Saat memimpin apel disiplin di halaman Kantor PUPR Denpasar, Senin (4/5), ia menegaskan bahwa infrastruktur adalah sektor inklusif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam arahannya, Sekda Eddy Mulya menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi jajaran PUPR yang telah bekerja solid, terutama dalam merespons cepat berbagai persoalan lapangan, mulai dari perbaikan drainase hingga penanganan dampak bencana alam.

Infrastruktur Sebagai Prioritas Utama APBD

Sekda Eddy Mulya mengingatkan bahwa komitmen pembangunan infrastruktur bukan sekadar janji, melainkan amanat regulasi. Berdasarkan aturan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah wajib mengalokasikan mandatory spending untuk infrastruktur sebesar minimal 40 persen dari total APBD.

“Porsi belanja infrastruktur wajib mencapai 40 persen. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka APBD tidak dapat dievaluasi dan disahkan. Ini membuktikan betapa strategisnya peran Dinas PUPR sebagai tulang punggung pembangunan Kota Denpasar,” tegas Eddy Mulya di hadapan staf dan pejabat struktural.

Transparansi dan Komunikasi Publik

Selain aspek teknis, Sekda juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi publik. Ia berharap masyarakat mengetahui setiap upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah, seperti normalisasi sungai dan pembersihan drainase yang saat ini sedang masif dilakukan di berbagai titik.

“Keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat. Kita ingin warga merasa aman dan nyaman melihat kota mereka terus berbenah secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, menyambut baik arahan tersebut. Menurutnya, kehadiran Sekda dalam apel disiplin ini menjadi motivasi tambahan bagi jajaran PUPR untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola aset kota yang lebih transparan.

Editor: Rudi.