Bali Digital Innovation Festival 2026: Gubernur Koster Siapkan Fondasi ‘Pulau Digital’ yang Mandiri
Bali Digital Innovation Festival 2026: Gubernur Koster Siapkan Fondasi ‘Pulau Digital’ yang Mandiri
Foto: Gubernur Koster buka Bali Digital Innovation Festival 2026. Fokus pada transformasi ekonomi digital Bali, infrastruktur berkelanjutan, dan keamanan transaksi.

DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Provinsi Bali secara resmi membuka Bali Digital Innovation Festival (Baligivation) 2026 di Hotel Prime Plaza, Denpasar, Selasa (28/4). Ajang ini menjadi sinyal kuat transformasi ekonomi Bali yang mulai bergeser dari ketergantungan mutlak pada pariwisata menuju ekosistem ekonomi kreatif dan digital yang berkelanjutan.
Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja, Deputi PPATK Dr. Fhitriodi, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, membuka festival yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Dewata.
Transformasi Ekonomi: Beyond Tourism
Gubernur Koster mengungkapkan bahwa saat ini 66% ekonomi Bali masih ditopang oleh sektor pariwisata. Meski devisa pariwisata Bali pada 2025 mencapai Rp176 triliun, penguatan sektor digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga resiliensi ekonomi daerah.
“Bali memiliki magnet global yang luar biasa. Namun, kita tidak bisa terus bergantung pada satu sektor. Transformasi digital adalah keniscayaan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih merata hingga ke Bali utara, timur, dan barat,” ujar Gubernur Koster.
Sejalan dengan visi tersebut, infrastruktur fisik seperti shortcut Singaraja–Mengwi dan pengolahan sampah menjadi energi listrik juga dipercepat untuk mendukung ekosistem digital yang bersih dan modern.
Inovasi dari Banjar hingga Pasar Rakyat
Kepala BI Bali, Erwin Soeriadimadja, menjelaskan bahwa Baligivation bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata membangun ekosistem digital inklusif. Program seperti Banjar Pintar dan Pasar Rakyat Go Digital menjadi ujung tombak untuk memastikan digitalisasi menyentuh lapisan masyarakat paling bawah tanpa meninggalkan kearifan lokal.
Waspada Risiko Keuangan Digital
Di sisi lain, Deputi PPATK Dr. Fhitriodi mengingatkan bahwa digitalisasi harus dibarengi pengawasan ketat. Ia menyoroti potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan praktik money changer (KUPVA BB) ilegal yang masih marak. Sinergi antarlembaga diperkuat untuk memastikan transaksi digital di Bali berjalan legal, patuh regulasi, dan bebas dari penyalahgunaan.
Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menambahkan bahwa Polri siap mengawal keamanan ruang digital. “Transformasi digital adalah percepatan, namun keamanan data dan kepercayaan publik adalah harga mati yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Editor: Rudi.







