Soroti APBD Badung, Pegiat Antikorupsi Gde Anggas: Jangan Hamburkan Hibah demi Sebutan ‘Bupati Bares’

DENPASAR, Letternews.net – Gde ‘Anggas’ Angastia, pegiat antikorupsi asal Buleleng yang lama menetap di Miami, Florida, USA, melontarkan kritik tajam terhadap potret pengelolaan anggaran di Kabupaten Badung. Ia menilai, kapasitas anggaran Badung yang fantastis tidak berbanding lurus dengan penyelesaian masalah krusial seperti sampah, kemacetan, dan alih fungsi lahan.

Gde Anggas mengenang kembali masa di mana Pajak Hotel dan Restoran (PHR) disisihkan secara sadar oleh kabupaten “kaya” untuk mendukung pelestarian budaya dan lingkungan di seluruh Bali melalui provinsi. Namun, sejak kesepakatan itu dicabut sepihak pada 2018, ketimpangan justru semakin terasa.

Kritik atas Politik Anggaran “Bagi-bagi” Hibah

Anggas menyoroti lonjakan APBD Perubahan Badung tahun 2024 yang naik drastis dari Rp9 triliun menjadi Rp11,5 triliun. Penambahan Rp2,5 triliun tersebut diduga kuat hanya digunakan untuk penggelontoran dana hibah secara masif.

“Sangat disayangkan, anggaran sebesar itu terkesan hanya untuk menyenangkan segelintir masyarakat melalui hibah tanpa mekanisme perencanaan yang matang. Diduga ini hanya untuk mengejar pujian ‘Bupati Bares’ atau ‘Cenik Gar Nto’. Akibatnya, fokus pada kesejahteraan publik dan pelayanan dasar justru terabaikan,” tegas Anggas kepada media, Jumat (24/4).

Ia menambahkan, dampak dari kebijakan yang tidak fokus ini sangat nyata. Masalah sampah di Bali Selatan seolah dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi, padahal jika anggaran triliunan tersebut dikelola dengan benar, masalah infrastruktur dan lingkungan di Badung seharusnya sudah tuntas secara mandiri.

Usulkan Riset Independen dan Tim Appraisal

Untuk menghindari praduga negatif terkait transparansi pendapatan, Gde Anggas menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung melibatkan tim independen atau appraisal untuk melakukan riset mendalam terhadap potensi PHR yang sebenarnya.

“Jika dikelola dengan benar dan transparan, APBD Badung bahkan bisa menembus Rp15 triliun. Penting untuk melibatkan tim independen agar tidak ada kesan ‘permainan’ atau pemangkasan pendapatan, apalagi jika struktur birokrasi di instansi terkait memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan penguasa,” tuturnya.

Harapan pada Kepemimpinan Baru

Menatap masa depan, Anggas menaruh harapan besar pada kepemimpinan Wayan Adi Arnawa sebagai Bupati anyar Badung. Dengan latar belakang birokrasi yang kuat, Adi Arnawa diharapkan mampu mengembalikan marwah pengelolaan APBD yang transparan dan taat asas.

“Harapannya, Badung ke depan lebih transparan. Uang rakyat jangan dihambur-hamburkan tanpa perencanaan demi pujian sesaat, melainkan dikembalikan untuk menangani masalah mendesak seperti sampah dan kemacetan yang kini menjadi sorotan internasional,” pungkasnya.

Editor: Rudi.