Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Samsat: Bayar Pajak Tanpa KTP Pemilik Pertama Harus Ditaati

BANDUNG, Letternews.net – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengambil langkah drastis dengan menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno Hatta, Bandung. Keputusan tegas ini diambil menyusul adanya laporan warga yang merasa dipersulit saat melakukan pembayaran pajak kendaraan, meski aturan penyederhanaan birokrasi telah diterbitkan.

KDM menegaskan bahwa instruksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sangat jelas: pembayaran pajak kendaraan kini cukup menunjukkan STNK asli tanpa harus melampirkan KTP pemilik pertama. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya praktik permintaan persyaratan tambahan yang dinilai bertolak belakang dengan kebijakan tersebut.

“Kami sudah berlakukan tindakan tegas berupa sanksi nonaktif kepada Kepala Samsat terkait,” ujar Dedi Mulyadi dengan nada bicara yang lugas, Kamis (9/4/2026).

Langkah penonaktifan ini barulah awal. KDM mengumumkan akan menerjunkan tim gabungan untuk melakukan investigasi menyeluruh ke seluruh kantor Samsat di Jawa Barat. Investigasi ini bertujuan memastikan tidak ada lagi oknum atau unit layanan yang sengaja menghambat pelayanan publik dengan aturan-aturan “tambahan” yang tidak berdasar.

Keputusan ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jabar agar patuh pada aturan pelayanan prima. KDM menekankan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya keras memangkas birokrasi agar masyarakat antusias membayar pajak untuk pembangunan daerah.

“Investigasi akan dilakukan tim gabungan. Jangan sampai ada lagi warga yang dipersulit di tengah upaya kita mempermudah layanan publik,” tambahnya.

Langkah berani ini langsung mendapat respon positif dari masyarakat luas yang berharap pembersihan birokrasi ini menciptakan sistem pelayanan yang lebih transparan dan efisien di seluruh pelosok Jawa Barat.

Editor: Rudi.