Jelang Akhir Tahun, Inflasi Bali November 2025 Terkendali dalam Rentang Sasaran: Dipicu Kenaikan Canang Sari & Bawang Merah, BI Waspadai Tekanan Nataru

DENPASAR, Letternews.net – Meskipun terjadi sedikit peningkatan inflasi bulanan (month-to-month), perkembangan harga di Provinsi Bali pada November 2025 secara tahunan (year-on-year) menunjukkan tren yang terkendali dan berada dalam rentang sasaran nasional.

Menurut rilis BPS Provinsi Bali pada 1 Desember 2025, inflasi gabungan kabupaten/kota Bali pada November 2025 tercatat sebesar 0,40% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya (0,16% mtm). Namun, secara tahunan, inflasi Bali justru menurun menjadi 2,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang mencapai 2,72% (yoy).

Pemicu Inflasi: Musim Kemarau Basah dan HBKN Galungan

Inflasi bulanan di Bali pada November 2025 terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kenaikan harga ini dipicu oleh keterbatasan pasokan di tengah periode musim kemarau basah.

Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tertinggi adalah kenaikan harga:

• Canang Sari: Seiring dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan-Kuningan.

• Bawang Merah, Daging Babi, Wortel, dan Tomat.

Meski demikian, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas utama seperti daging ayam ras, beras, buncis, sawi hijau, dan angkutan udara.

Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota mengalami inflasi bulanan. Tabanan mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,67% (mtm), diikuti Badung (0,64% mtm), Singaraja (0,47% mtm), dan Denpasar (0,15% mtm).

Strategi 4K BI dan Penguatan GNPIP Hadapi Risiko Nataru

Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyoroti beberapa risiko tekanan inflasi ke depan, termasuk tingginya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru), kenaikan harga emas global, dan potensi kenaikan harga BBM non-subsidi pada Desember 2025.

Dalam menghadapi potensi ini, BI Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali terus memperkuat sinergi melalui implementasi strategi 4K:

1. Keterjangkauan Harga

2. Ketersediaan Pasokan

3. Kelancaran Distribusi

4. Komunikasi yang Efektif

Gubernur Bali telah mengarahkan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat kerjasama dalam mengawal efektivitas program pengendalian harga di lapangan. Selain itu, BI Bali akan mendorong penguatan dan perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga stabilitas harga melalui regulasi, pasokan, dan efisiensi distribusi.

Sinergi juga diperkuat melalui operasi pasar, pengawasan penyaluran SPHP, kerja sama antar daerah, dan efisiensi rantai pasok pangan, melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi. Dengan langkah-langkah strategis ini, BI Provinsi Bali optimis inflasi 2025 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1%.

Editor: Rudi.