22 September 2026
23:25 WITA
LOMBOK BARAT, Letternews.net — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun (Rusun) ASN Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlokasi di Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/05/2026).
Kunjungan strategis ini bertujuan untuk memastikan kualitas hunian vertikal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara 1.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP yang didampingi oleh jajaran kantor pusat Kementerian PKP dan Kepala BP3KP NT 1, sempat menyoroti posisi ruang pelayanan masyarakat agar dibuat lebih ramah dan mudah diakses oleh warga.
[irp]
Rusun ASN NTB yang terletak di Jl. TGH. Faesal No.555, Bengkel ini mengusung konsep modern Mixed Use Development dan green building. Gedung megah setinggi 8 lantai ini mengintegrasikan ruang kerja dan hunian secara efisien:
Lantai 1 s.d. Lantai 3: Difungsikan sebagai area perkantoran, ruang serbaguna, termasuk pusat operasional BP3KP NT 1.
Lantai 4 s.d. Lantai 8: Digunakan sebagai area hunian nyaman bagi para ASN.
Rusun ini memiliki total 72 unit hunian yang diperkirakan mampu menampung hingga 216 orang. Fasilitas ini diprioritaskan bagi ASN Kementerian PUPR yang bertugas di wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, khususnya pegawai yang berasal dari luar daerah.
Untuk kenyamanan penghuni, Rusun ASN NTB menyediakan 60 unit tipe 36, 10 unit tipe 45, serta 2 unit khusus ramah difabel. Seluruh unit tersebut sudah berstatus fully furnished (dilengkapi tempat tidur, lemari, meja, dan kursi) serta ditunjang fasilitas lift, mushola, dan area outdoor.
[irp]
Saat mengunjungi ruang Pelayanan Publik BP3KP NT 1, Menteri PKP langsung memberikan arahan tegas terkait efisiensi birokrasi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
“Ini ruang pelayanan ya, saran saya bisa ditempatkan di bawah di lantai 1 agar rakyat mendapatkan akses informasi yang mudah dan cepat,” ujar Menteri PKP memberi arahan.
Lebih lanjut, Menteri PKP menekankan bahwa seluruh staf dan ASN Kementerian PKP di daerah harus menguasai setiap permasalahan dan kebijakan makro maupun mikro yang hidup di tengah masyarakat.
“Kita harus menguasai masalah dan kebijakan yang ada di masyarakat. Karena ketika rakyat bertanya dan menyampaikan pengaduan, kita bisa sampaikan dengan jelas agar rakyat terbantu,” tegasnya.
Pemerintah berharap, dengan hadirnya hunian yang representatif dan terintegrasi langsung dengan tempat kerja ini, para ASN dapat bekerja lebih optimal, responsif, dan memberikan pelayanan publik terbaik demi kesejahteraan masyarakat luas.
Editor: Rudi.
News
Pemerintahaan
