Regenerasi Petani: Tani Muda Indonesia Bali Siap Dilantik, Fokus pada Ekonomi Kerakyatan
Skandal Pajak Industri Baja: DJP Bongkar Dugaan Manipulasi Omzet Tiga Perusahaan di Tangerang, Negara Rugi Rp583 Miliar
Foto: Kanwil DJP Banten sidik dugaan penggelapan pajak PPN oleh PT PSI, PT PSM, dan PT VPM. Potensi kerugian negara capai Rp583,36 miliar dengan modus rekening karyawan.
JAKARTA, Letternews.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kanwil DJP Banten resmi memulai penyidikan besar-besaran terhadap tiga perusahaan industri baja di Tangerang. PT PSI, PT PSM, dan PT VPM diduga kuat melakukan tindak pidana perpajakan sistematis yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp583,36 miliar.
Ketiga perusahaan tersebut diketahui saling terafiliasi melalui kesamaan pengurus serta pemegang saham. Kasus ini mencuat setelah analisis data mengindikasikan adanya manipulasi laporan pajak pada kurun waktu 2016 hingga 2019.
Modus Operandi: Rekening Pribadi dan Sembunyikan Supplier
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para pelaku diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Modus yang digunakan tergolong rapi untuk menghindari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain:
- Penggunaan Rekening “Kantong”: Menggunakan rekening pribadi karyawan, pengurus, hingga pemegang saham untuk menampung omzet penjualan agar tidak terdeteksi sistem pajak.
- Manipulasi Identitas: Tidak melaporkan identitas supplier yang sebenarnya dalam pelaporan resmi.
- Dokumen Ganda: Memanipulasi dokumen penawaran barang (dengan atau tanpa PPN) untuk mengelabui pemungutan pajak.
Penggeledahan dan Langkah Hukum DJP
Sebagai bentuk keseriusan, PPNS DJP telah melakukan tindakan penggeledahan pada 28 Januari 2026 setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. DJP juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik kepada Wajib Pajak maupun pihak Kejaksaan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, menegaskan bahwa penegakan hukum ini dilakukan demi keadilan bagi seluruh Wajib Pajak.
“Kami bekerja secara profesional dan objektif sesuai aturan yang berlaku. Kami juga tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas Rosmauli. Ia pun mengimbau agar pelaku usaha melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan jelas guna menghindari konsekuensi hukum pidana.
Editor: Rudi.
.
