03 November 2026
13:38 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat memperkuat komitmen untuk menyelaraskan program pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata. Sinergi ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Rakor strategis ini dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Pertemuan lintas sektoral ini bertujuan memperkuat infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata Bali.
[irp]
Gubernur Wayan Koster memaparkan bahwa sektor pariwisata Bali menunjukkan performa luar biasa sepanjang tahun 2025 dengan total kunjungan mencapai 16,3 juta wisatawan (7 juta wisatawan mancanegara dan 9,3 juta wisatawan domestik). Angka ini setara empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa, dengan estimasi perputaran ekonomi pariwisata mencapai Rp176 triliun. Kinerja ini berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali hingga 5,82 persen, sekaligus mencatatkan tingkat kemiskinan terendah secara nasional sebesar 3,42 persen dan tingkat pengangguran hanya 1,45 persen.
Namun, Koster mengingatkan bahwa tingginya aktivitas pariwisata ini membawa tantangan nyata seperti alih fungsi lahan, kemacetan, masalah sampah, hingga ancaman ketersediaan air bersih.
“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.
[irp]
Menjawab tantangan tersebut, Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan Bali memerlukan satu ekosistem pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, lembaga, hingga BUMN.
Beberapa poin prioritas dan penugasan kementerian hasil rakor tersebut meliputi:
Inovasi Transportasi Baru: Pengkajian dan pengembangan layanan water taxi (taksi air) serta transportasi massal untuk mengurai kemacetan di kawasan padat Denpasar, Badung, dan Gianyar (Sarbagita).
Konektivitas Darat dan Laut: Pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study) transportasi laut pesisir di Bali Selatan, serta optimalisasi jalur logistik laut terintegrasi dari lintasan Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem untuk mengurangi beban kepadatan jalan raya.
[irp]
Tata Ruang dan Lingkungan: Penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber, pengendalian alih fungsi lahan pangan, serta penguatan ketahanan energi lewat pembangkit listrik berbahan bakar gas.
Pembangunan Berbasis Komunitas: Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan, Denpasar.
Menko AHY menambahkan bahwa pemerintah pusat hadir untuk mendukung penuh kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah tanpa sedikit pun mengabaikan karakteristik unik serta kearifan lokal yang dimiliki Bali.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujar AHY.
Rakor ini menghasilkan komitmen kuat untuk melakukan evaluasi berkala. Hal ini guna memastikan setiap program kerja lintas kementerian dan Pemprov Bali berjalan sesuai target demi mewujudkan pembangunan Bali yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan.
Editor: Rudi
