Satu-satunya di Indonesia, Bali Jadi Proyek Percontohan Digitalisasi Bansos Berbasis ‘On Demand’

JAKARTA, Letternews.net – Provinsi Bali resmi mencetak sejarah baru dalam transformasi tata kelola pemerintahan modern di tanah air. Pulau Dewata ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjadi proyek percontohan (pilot project) nasional untuk pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, saat membuka acara Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta, Selasa (26/5/2026) pagi.

Pangkas Data Ghaib: 8.416 Agen Digital Disebar ke Desa-Desa

Dalam arahannya yang lugas, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa untuk melakukan pembersihan dan pembenahan data penerima bansos secara total. Validitas data dinilai sebagai harga mati agar penyaluran bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan tepat sasaran tanpa menimbulkan konflik sosial.

Guna mengawal sistem baru ini, Pemprov Bali telah menyiagakan armada digital yang masif di akar rumput.

“Di Bali, kami telah menyiapkan sebanyak 8.416 agen digitalisasi bansos di seluruh wilayah. Mereka bertugas mendampingi dan menjembatani masyarakat pedesaan dalam proses pengajuan bantuan. Agen harus paham tugasnya secara detail dan terukur, karena mayoritas warga penerima manfaat berada di tingkat desa,” tegas Wayan Koster.

Gubernur dua periode itu menambahkan, digitalisasi bansos ini merupakan langkah awal. Ke depan, Pemprov Bali akan mengadopsi sistem digital secara komprehensif pada seluruh lini pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Bappenas Puji Komitmen Koster, Targetkan Integrasi Jaminan Sosial

Langkah progresif Bali ini menuai apresiasi tinggi dari tingkat pusat. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menyampaikan terima kasih atas komitmen penuh Gubernur Koster dalam mengeksekusi program makro ini.

Tirta menjelaskan, sistem digitalisasi yang diuji coba di Bali menerapkan skema inovatif bernama On Demand Application. Sistem ini memberikan ruang bagi masyarakat miskin dan rentan yang selama ini luput dari pendataan pemerintah untuk meregistrasikan diri mereka secara mandiri.

• Skema Mandiri: Warga rentan dapat mengajukan bansos secara aktif tanpa harus menunggu pendataan pasif dari petugas.

• Integrasi Program: Kedepan, bansos di Bali akan diintegrasikan langsung dengan jaminan sosial lain seperti jaminan kesehatan (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), dan program peningkatan pendapatan.

• Sinergi Tiga Pilar: Keberhasilan uji coba di Bali diproyeksikan menjadi cetak biru (blueprint) pengentasan kemiskinan nasional yang melibatkan kolaborasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Editor: Rudi.