22 September 2026
09:54 WITA
DENPASAR, Letternews.net — Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali yang berlangsung di Gedung Wanita Nari Graha, Kamis (7/5/2026). Kehadiran Wali Kota bersama jajaran Forkopimda Kota Denpasar ini menjadi momentum untuk memperkuat tali silaturahmi serta menjaga kesinambungan pembangunan di wilayah Ibu Kota Provinsi Bali.
Tongkat estafet kepemimpinan Kajati Bali kini resmi berpindah dari Dr. Chatarina Muliana Girsang kepada Setiawan Budi Cahyono. Dr. Chatarina selanjutnya akan mengemban amanah baru di Kejaksaan Agung RI sebagai Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan pada Badan Pemulihan Aset.
[irp]
Wali Kota Jaya Negara menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. Chatarina atas dedikasinya selama enam bulan bertugas di Pulau Dewata. Menurutnya, koordinasi yang dibangun telah berhasil menjaga stabilitas daerah.
“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Chatarina atas pengabdiannya. Sinergi yang terjalin selama ini telah berjalan sangat baik, khususnya dalam mendukung penegakan hukum dan pembangunan di Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara.
Dalam salam perpisahannya, Dr. Chatarina mengaku terkesan dengan soliditas Forkopimda di Bali. “Bali bukan hanya indah alamnya, tapi juga kekeluargaan antar-instansinya sangat kuat dalam menangani isu strategis,” ungkapnya.
[irp]
Kajati Bali yang baru, Setiawan Budi Cahyono, bukanlah sosok asing bagi pembangunan Bali. Sebelumnya, ia kerap turun langsung ke Bali untuk mengawal berbagai proyek strategis nasional saat menjabat sebagai Direktur IV pada JAM Intel Kejaksaan Agung RI.
“Kami hadir di sini untuk membantu program-program pembangunan Provinsi Bali demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Setiawan Budi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Jaya Negara optimistis bahwa kepemimpinan Setiawan Budi akan membawa warna baru yang positif bagi koordinasi antar-daerah di Bali. Ia berharap kolaborasi dalam mengawal pelayanan publik dan penegakan hukum dapat terus diperkuat guna menjaga kondusivitas daerah.
Editor: Rudi.
