21 September 2026
20:33 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta perumusan kebijakan publik (making policy) yang berorientasi pada kesejahteraan krama Bali menunjukkan tren yang sangat positif. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat sipil dengan pembangunan makro mendapat apresiasi mendalam dari akademisi Universitas Mahendradatta, Dr. I Ketut Kasna, S.Sos., MH, M.AP., MM.
Saat diwawancarai secara khusus oleh awak media Letternews pada Sabtu (20/06/2026), Dr. Ketut Kasna memaparkan analisis komprehensif mengenai potret kebijakan strategis daerah. Menurutnya, terdapat dua klaster kebijakan utama Pemprov Bali yang saat ini sangat menyentuh hati dan berdampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat bawah.
[irp posts=”25836″ ]
Klaster pertama yang disoroti secara tajam adalah gebrakan regulasi dalam perhelatan akbar Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 di Taman Budaya Art Center Denpasar. Dr. Ketut Kasna menilai pemerintah daerah telah menjalankan keputusan yang sangat tepat dengan membebaskan seluruh biaya operasional bagi pelaku usaha lokal.
Kebijakan ramah UMKM selama satu bulan penuh tersebut mencakup aspek-aspek krusial berikut:
Sewa Stand Gratis: Seluruh pelaku usaha mikro yang ikut berjualan di arena Art Center tidak dikenakan biaya sewa tempat sama sekali.
Karcis Pertunjukan Nihil: Akses masuk ke berbagai panggung pementasan seni budaya digratiskan penuh bagi seluruh masyarakat, sehingga pengunjung hanya perlu membayar retribusi parkir kendaraan.
Imbauan Harga Kompromis: Pemerintah menganjurkan agar semua UMKM tidak menaikkan harga produk terlalu mahal, sehingga tercipta ekosistem jual-beli yang sehat dan terjangkau.
“Dengan kebijakan gratis ini, semua pelaku UMKM merasa ‘plong’ menjalankan usahanya tanpa beban modal sewa tempat. Ini adalah contoh konkret dari kebijakan publik yang berdampak positif secara langsung bagi kebahagiaan masyarakat,” ungkap Dr. Ketut Kasna.
[irp posts=”24584″ ]
Lebih lanjut, Dr. Ketut Kasna mengulas poin kedua mengenai manifestasi nyata good governance di sektor pembangunan fisik berkelanjutan. Komitmen pemerintah dalam memotong kesenjangan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan diwujudkan lewat percepatan proyek shortcut jalan dari Bedugul menuju Kota Singaraja.
Tak hanya itu, lompatan besar juga terlihat dari renovasi masif empat pintu pelabuhan utama yang terintegrasi menuju pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Jalur konektivitas laut yang kini tampil modern dan representatif tersebut meliputi:
Pelabuhan Sanur (Denpasar) menuju Nusa Penida
Pelabuhan Padangbai (Karangasem) menuju Nusa Penida
Pelabuhan Kusamba (Klungkung) menuju Nusa Penida
Pembangunan dermaga internal di Nusa Penida
Dr. Ketut Kasna menegaskan bahwa dua kebijakan makro ini sangat mengena di mata masyarakat Bali. Sinergi infrastruktur tersebut memberikan andil yang luar biasa dalam memperlancar perputaran roda perekonomian lokal, serta mendongkrak sektor pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Singaraja dan Nusa Penida.
“Kebijakan yang dijalankan ini memberi rasa peduli yang komprehensif dan signifikan bagi masyarakat Bali. Ini adalah bukti keberhasilan implementasi good governance terhadap pembangunan kebijakan publik yang berkelanjutan di Bali. Awighenam, semoga segalanya berjalan lancar tanpa hambatan,” pungkasnya.
Editor: Rudi.
Pemerintahaan
Nasional
