OJK Bali Dorong Penguatan Perlindungan Konsumen, Ajak PUJK Terapkan Tujuh Prinsip ‘Market Conduct’

DENPASAR, Letternews.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Acara ini berlangsung di Kantor OJK Bali pada beberapa minggu lalu, bertujuan menyamakan pemahaman Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tentang Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 dan merumuskan strategi penerapannya.

Plh. Kepala OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy, menyampaikan bahwa POJK 22/2023 menjadi landasan utama untuk memastikan tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel antara PUJK dan konsumen.

“Seluruh PUJK perlu menjadikan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip ini tidak hanya sebatas kewajiban normatif, tetapi juga harus menjadi budaya,” kata Ananda.

[irp]

Tujuh Prinsip Perlindungan Konsumen dalam POJK 22/2023

POJK 22/2023 menggariskan tujuh prinsip yang harus diterapkan PUJK, meliputi:

1. Edukasi Memadai: Memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat dan konsumen.
2. Keterbukaan dan Transparansi: Menyajikan informasi produk yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan.
3. Perlakuan Adil dan Bertanggung Jawab: Bertindak adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan bisnis.
4. Perlindungan Aset dan Data Konsumen: Menjamin kerahasiaan dan keamanan data serta aset konsumen.
5. Penanganan Pengaduan yang Efektif: Memenuhi hak konsumen untuk menyampaikan pengaduan dan menyelesaikan sengketa.
6. Penegakan Kepatuhan: Memastikan PUJK patuh pada ketentuan perlindungan konsumen.
7. Persaingan Sehat: Mendorong persaingan yang jujur dan tidak menghambat bisnis lain.

[irp]

FGD ini diikuti oleh berbagai PUJK yang berpusat di Bali, termasuk bank konvensional, BPR, dana pensiun, dan lembaga pegadaian swasta. Perwakilan dari NTT dan NTB juga turut hadir.

OJK menegaskan, pengawasan ganda yang mereka lakukan, yaitu pengawasan prudensial (kesehatan lembaga) dan market conduct (praktik usaha), menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Editor: Rudi.

Artikel Terkait

Karo Logistik Polda Bali Adakan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Logistik Kepada Polda Bali Dan Jajaran

Penyanyi Nanoe Biroe Berduka, Istri Tercinta Berpulang Usai Berjuang Melawan Kanker Serviks; Keluarga Besar Kwarda Bali  Turut Melayat

Jaga Keseimbangan Bali, Bupati Satria dan Wabup Klungkung Muspayang Puncak Aci Pengenteg Jagat di Pura Gelap Besakih

Presiden: Rehabilitasi Lahan Kritis Dimulai dari Pembangunan Persemaian

Tingkatkan Daya Saing Kopi Kintamani, Universitas Warmadewa Gelar Program PM-UPUD di Desa Belantih

Pangdam IX/Udayana Apresiasi Penganugerahan Seniman dan Pelaku Seni Bali

Rekomendasi untuk Anda

Selengkapnya >

Ekbis

Heboh Isu Biaya Transfer Bank Kena PPN Mulai 9 November, DJP Kemenkeu Buka Suara Beri Penjelasan Resmi

Ekbis

Tembus Rp3.307 Triliun, OJK Gelar IIFS 2026 dan Luncurkan Cetak Biru Pengembangan Keuangan Syariah Nasional

Pemerintahaan

Genjot Sinergi Perbekel dan Lurah, Wawali Arya Wibawa Tekan Langkah Preventif Bencana Musim Hujan Hingga Percepatan Bedah Rumah

Daerah

Penuhi Fasilitas Pendidikan Krama Denpasar, Wali Kota Jaya Negara Tinjau Pembangunan RKB di Tiga Sekolah Dasar

Pemerintahaan

Wali Kota Jaya Negara Serahkan Penghargaan dan Cinderamata kepada ASN Purna Tugas, Apresiasi Dedikasi I Made Pasek Mandira

Pemerintahaan

Tegaskan Komitmen Pembangunan Responsif Gender, Pemkot Denpasar Ikuti Verifikasi Lapangan PUG 2025 (PLE 2026)