Keamanan Harga Mati! Badan Gizi Nasional Perketat SOP Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Sekolah
Foto: Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperketat SOP distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Simak aturan baru kelaikan armada dan kualifikasi sopir di sini.

JAKARTA, Letternews.net – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam menjamin keamanan dan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Merespons dinamika di lapangan, BGN resmi memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya pada sektor krusial yakni distribusi logistik melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap butir nutrisi yang sampai ke tangan peserta didik tidak hanya bergizi, tetapi juga melewati proses distribusi yang aman, higienis, dan terstandarisasi.
Fokus pada Kualifikasi Sopir dan Kelaikan Armada
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengetatan aturan ini mencakup pengawasan ketat terhadap armada pengirim dan personel di baliknya. Salah satu poin evaluasi adalah mengenai kualifikasi sopir cadangan yang harus setara dengan sopir utama.
“Keamanan tidak boleh ditawar. Kendaraan wajib dicek setiap saat dan sopir pengganti harus memiliki standar yang sama,” tegas Dadan Hindayana.
Pembaruan aturan ini diharapkan dapat menutup celah risiko yang mungkin muncul akibat kelalaian prosedur administrasi maupun teknis selama perjalanan menuju sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Evaluasi Menyeluruh di Semua Lini
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, memastikan bahwa proses perbaikan SOP ini menyentuh berbagai aspek, mulai dari:
-
Aspek Teknis: Kelaikan mobil mitra distribusi.
-
Aspek Administrasi: Integritas data pengirim dan verifikasi mitra.
-
Prosedur Keselamatan: Mitigasi risiko selama proses pengantaran makanan.
Seluruh protokol ini akan diterapkan secara maksimal guna memastikan Program MBG berjalan tanpa kendala bagi jutaan anak Indonesia yang menjadi target sasaran.
Dukungan Legislatif: Pengawasan Ekstra Ketat
Langkah Badan Gizi Nasional ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai pengawasan berlapis sangat diperlukan mengingat skala program yang sangat besar.
“Program sebesar ini tidak boleh menyisakan celah risiko bagi anak-anak. MBG menyentuh masa depan bangsa, maka pengawasannya wajib ekstra ketat,” ujar Lalu Hadrian.
Dengan komitmen pengawasan berlapis ini, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan menekan angka stunting, tetapi juga menjadi model distribusi pangan nasional yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi generasi penerus bangsa.
Editor: Rudi.








