Kawal Konsep ‘One Island, One Management’, Gubernur Koster dan BPK RI Perkuat Sinergi Keuangan Bebas Ego Sektoral

DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersepakat memperketat pengawasan dan ketertiban administrasi anggaran di Pulau Dewata. Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, berkomitmen saling menguatkan sinergi pengelolaan keuangan negara guna mengawal pembangunan daerah yang terintegrasi dalam konsep besar “One Island, One Management” (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola).

Kesepahaman strategis tersebut ditegaskan dalam acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Gedung Kertha Sabha, Kompleks Jayasabha, Denpasar, pada Minggu (7/6/2026) malam.

Agenda sambung rasa lintas instansi ini turut dihadiri oleh jajaran tinggi Forkopimda, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, serta perwakilan Irdam IX/Udayana.

Gubernur Koster: WTP Harus Riil dan Berkualitas Secara Hukum

Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pemprov Bali wajib berpijak pada prinsip transparansi mutlak. Mengandalkan pengalamannya selama bertahun-tahun di Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selalu bekerja sesuai fakta lapangan dan menaati rambu-rambu siber pemeriksaan dari BPK.

Sejauh ini, kualitas pengelolaan APBD Provinsi Bali terbukti moncer dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut secara administratif. Namun, Koster mengingatkan jajarannya untuk tidak terlena dengan angka tersebut.

“Raihan opini WTP ini harus betul-betul riil berkualitas, yang tidak hanya tampak bagus di atas kertas tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral di hadapan krama Bali,” ujar Gubernur Koster.

Egoisme Wilayah Hanya Akan Merusak Masa Depan Bali

Lebih lanjut, Gubernur asal Desa Sembiran ini menjelaskan bahwa visi pembangunan terpadu “One Island, One Management” merupakan harga mati untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali. Mengingat luas geografis Pulau Dewata yang relatif kecil, regulasi siber dan pembangunan infrastruktur fisik tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Kebijakan pembangunan yang sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi poin krusial yang digarisbawahi oleh Gubernur Koster:

• Hapus Ego Sektoral: Menolak keras kebijakan yang bersifat parsial antarwilayah yang dapat memicu ketimpangan ekonomi.

• Pola Terintegrasi: Menyusun program kerja yang melihat kebutuhan riil krama Bali secara utuh dan kolektif.

• Proteksi Lingkungan: Memastikan investasi pariwisata tetap berjalan selaras dengan pelestarian adat dan budaya lokal.

“Bali yang kecil ini, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak. Jadi, Bali harus dijaga secara utuh,” tegas mantan akademisi tersebut.

BPK RI Tantang Bali Lahirkan Kebijakan Berkelanjutan

Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyambut hangat dan mengapresiasi implementasi konsep “One Island, One Management” yang digagas Pemprov Bali. Menurutnya, tantangan siber, ekonomi global, dan pariwisata Bali ke depan akan semakin kompleks, sehingga daerah ini tidak boleh berpuas diri pada satu prestasi administratif saja.

BPK RI mendesak seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk meningkatkan disiplin tata kelola keuangan demi melahirkan kebijakan publik yang berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan dan kemandirian ekonomi.

“Konsep ini sangat bagus. Untuk menyelesaikan banyak tantangan ke depan, BPK meminta semua lini di Provinsi Bali bersinergi melakukan pengelolaan keuangan negara secara tertib administrasi untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkelanjutan. Sinergi Bapak dan Ibu semua adalah kunci,” pungkas Nyoman Adhi Suryadnyana.

Editor: Rudi.