14 November 2026
00:12 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung terus mengintensifkan pengusutan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi strategis di sektor pertambangan mineral dan minyak gas bumi. Pada Kamis (12/11/2026), penyidik memeriksa secara maraton total sembilan orang saksi guna memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara.
Berdasarkan keterangan resmi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., pemeriksaan saksi tersebut mencakup tiga klaster perkara berbeda yang masing-masing melibatkan unsur korporasi swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), anak usaha BUMN, hingga pejabat kementerian terkait.
“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” tegas Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam rilis resminya.
Adapun daftar lengkap kesembilan saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik JAM PIDSUS Kejaksaan Agung pada Kamis (12/11/2026) terbagi dalam tiga perkara berikut:
Perkara Dugaan Korupsi Tata Kelola Usaha Pertambangan Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Periode 2013–2025):
Sdr. DP selaku pihak dari PT BSJ.
Sdri. DMP selaku pihak dari PT DDA atau AG.
Perkara Dugaan Korupsi Tata Kelola Komoditas Nikel PT CNI (Periode 2017–2020):
Sdr. IPA dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sdr. YS dari Kementerian ESDM.
Sdr. YB dari Kementerian ESDM.
Sdr. AW dari PT CNI.
Sdr. SH dari PT Sucofindo.
Perkara Dugaan Korupsi Tata Kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP (Tahun 2009–2024):
Sdr. SA dari PT Pertamina Hulu Energi.
Sdr. INS selaku Koordinator Eksploitasi Migas Tim Penawar Kerja Sama Operasi (KSO) pada wilayah kerja.
Melalui rangkaian pemeriksaan saksi lintas sektor ini, Kejaksaan Agung berkomitmen menuntaskan dugaan penyimpangan tata kelola sumber daya alam secara transparan demi menyelamatkan kerugian keuangan negara.
