14 November 2026
00:13 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali untuk memperkokoh komitmen pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Seruan tegas tersebut disampaikan Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Sekda Bali mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pendampingan dan supervisi berkelanjutan dalam mengorkestrasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia pun mengingatkan seluruh aparatur agar bekerja sesuai koridor hukum dan mengedepankan aksi nyata pencegahan.
“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegas Dewa Made Indra.
Rapat koordinasi strategis ini turut menghadirkan narasumber lintas lembaga pengawas pusat dan daerah guna membedah penguatan kapabilitas inspektorat daerah, di antaranya:
Transformasi Kapabilitas APIP (BPKP Bali): Koordinator Pengawasan JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan perubahan model penilaian berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 dari orientasi administratif menuju pengawasan berbasis risiko (risk register dan PKPT). Masa pembinaan hingga Desember 2026 didorong menjadi momentum meningkatkan capaian APIP Bali dari Level 2 menuju evaluasi tahun 2027.
Independensi Garda Terdepan (Kemendagri): Plt. Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menegaskan APIP merupakan garda terdepan pengawasan daerah yang membutuhkan dukungan independensi kelembagaan, kecukupan SDM dan anggaran, serta kemampuan mengidentifikasi akar permasalahan sistem pengendalian intern.
Tiga Area Rawan Korupsi (KPK RI): Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menyoroti tiga sektor berisiko tinggi yang wajib diawasi ketat melampaui sekadar syarat administrasi, yakni perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran dan penyaluran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa agar terbebas dari konflik kepentingan, mark-up, maupun suap.
Melalui sinergi kuat antara KPK, Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah, seluruh pemda di Bali diharapkan menempatkan APIP sebagai sistem peringatan dini (early warning system) guna mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.
Pemerintahaan
Pemerintahaan
