14 November 2026
02:00 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Sengketa penguasaan lahan dan proses pensertipikatan Tanah Negara (Dana Bukti) seluas kurang lebih 191.050 meter persegi (19,1 hektar) yang terletak di Persil 11, Klas III, Jalan Pantai Balangan Cenggiling, Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, resmi dibawa ke ranah hukum nasional.
Kantor Hukum Rizal Akbar Law Firm yang dikomandoi oleh Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., secara resmi melayangkan surat pengaduan penting kepada Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri di Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pengaduan ini diajukan atas nama sembilan warga selaku pemberi kuasa yang bertindak sebagai penggarap sah secara turun-temurun sejak puluhan tahun silam.
Dalam dokumen laporan resmi bernomor 08/P/ALF/XI/2026 tersebut, pihak kuasa hukum turut mengadukan sejumlah figur publik dan pejabat strategis yang diduga terlibat aktif dalam proses manipulasi dokumen dan intervensi pensertipikatan lahan.
“Kami mendesak Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri untuk mengusut tuntas proses pensertipikatan tanah negara di Jalan Pantai Balangan Cenggiling, Ungasan, yang di atasnya merupakan tanah garapan sah para klien kami. Ada dugaan kuat intervensi, manipulasi peta bidang dari 10 bidang menjadi 35 bidang, serta penyalahgunaan wewenang,” tegas Dr. Rizal Akbar Maya Poetra di Denpasar, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan uraian pengaduan yang disampaikan, konflik bermula dari riwayat penggarapan lahan secara turun-temurun oleh kelompok warga lokal yang terbagi dalam beberapa kapling kepemilikan fisik. Para penggarap ini memegang bukti sah berupa Kartu Data dari Dinas Pendapatan Kabupaten Badung serta rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
Kuasa hukum mengungkapkan, pada tahun 2001 pihak IKN dkk (melalui kuasa hukum) pernah mengajukan permohonan sertipikat hak milik yang sempat ditolak BPN Badung, hingga berujung pada gugatan di PTUN Denpasar, PT TUN Surabaya, hingga putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/TUN/2002 tertanggal 8 April 2004. Putusan tersebut pada pokoknya memerintahkan BPN Badung untuk memproses permohonan.
Namun polemik memanas ketika pada Maret 2026 lalu, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kembali menggelar sidang di Kantor Desa Ungasan terkait permohonan pensertipikatan di atas tanah yang secara fisik masih dikuasai oleh sembilan warga pemberi kuasa.
Akbar Law Firm menyoroti adanya kejanggalan administratif berupa perubahan peta bidang secara misterius dari yang semula 10 bidang menjadi 35 bidang atas nama pihak pemohon, kendati secara de facto obyek tanah tersebut tidak pernah diukur ulang dan tetap dikuasai oleh para kliennya. Selain itu, pelibatan aktif dalam kapasitasnya yang dinilai tidak sesuai pasca beralih profesi menjadi legislator pusat, turut menjadi sorotan tajam dalam laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penggunaan surat palsu, serta penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketentuan KUHP Nasional.
Dengan disampaikannya laporan resmi ini, pihak Akbar Law Firm bersama para warga penggarap berharap Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri segera turun tangan melakukan gelar perkara, menghentikan segala bentuk intervensi, serta menegakkan hukum yang seadil-adilnya di bumi Bali.
