21 September 2026
15:36 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar secara resmi menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026. Persetujuan ini disahkan dalam Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan III di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (17/9/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, tersebut dihadiri oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa, pimpinan DPRD, Sekda Kota Denpasar, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD.
Dalam Ranperda Perubahan APBD TA 2026, struktur keuangan Kota Denpasar mengalami penyesuaian signifikan guna mempercepat pembangunan daerah:
Pendapatan Daerah: Dirancang meningkat menjadi Rp3,26 triliun lebih.
Belanja Daerah: Dirancang sebesar Rp3,90 triliun lebih.
Defisit Anggaran: Terjadi defisit sebesar Rp644,73 miliar lebih yang akan ditutupi sepenuhnya melalui Pembiayaan Daerah.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Denpasar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut dengan sejumlah catatan konstruktif:
Fraksi Partai Gerindra: Mendorong optimalisasi retribusi daerah yang belum tergarap maksimal.
Fraksi Partai Golkar: Mengapresiasi capaian Bapenda Kota Denpasar yang mengamankan target pendapatan di atas 50% pada Semester I.
Fraksi PSI-NasDem: Menilai penyusunan anggaran cermat dan inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan: Berharap kenaikan anggaran ini dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerja keras serta kebersamaan dalam menyelaraskan visi anggaran.
“Berbagai masukan, usul, dan saran dari Anggota Dewan merupakan cerminan tanggung jawab bersama. Seluruh catatan akan kami kaji dan tindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku demi menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan pelayanan masyarakat,” ujar Jaya Negara.
Pemerintahaan
Pemerintahaan
Pemerintahaan
