21 September 2026
19:06 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Gubernur Bali menyampaikan apresiasi mendalam atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut ditegaskannya dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (14/9/2026).
Gubernur menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk terus berkolaborasi dengan jajaran legislatif dalam menyempurnakan struktur fiskal daerah. APBD dipandang bukan sebatas dokumen keuangan semata, melainkan instrumen kebijakan publik yang adaptif, transparan, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Berikut adalah poin-poin strategis arah kebijakan Perubahan APBD Bali Tahun 2026 yang disampaikan oleh Gubernur:
Optimalisasi PAD Tanpa Membebani Umat: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) difokuskan melalui digitalisasi sistem pajak, optimalisasi retribusi, tata kelola Pungutan Wisatawan Asing (PWA), serta efisiensi produktivitas BUMD tanpa memberatkan masyarakat maupun pelaku usaha.
Percepatan Belanja Modal & Infrastruktur: Alokasi anggaran diprioritaskan untuk percepatan pembangunan fasilitas umum, pemeliharaan jalan, trotoar, pasar tradisional, sarana pendidikan, hingga kesiapan RS Provinsi Bali.
Pemerataan Pembangunan Inter-Wilayah: Mendorong penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat guna mengikis kesenjangan dengan wilayah Bali Selatan.
Akuntabilitas Hibah & Pembiayaan Prudent: Pengelolaan belanja hibah memperketat proses verifikasi dan evaluasi manfaat. Kebijakan penggunaan SiLPA maupun pinjaman daerah dijalankan secara terukur demi menjaga kesehatan fiskal.
Mitigasi Pariwisata & Ketahanan Pangan: Mengantisipasi risiko dinamika ekonomi eksternal di sektor pariwisata sembari memperkuat daya beli krama Bali lewat pengendalian inflasi serta keterjangkauan lahan/hunian lokal.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari DPRD. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Bali,” tegas Gubernur dalam pidatonya.
Selain penguatan sektor keuangan, Pemprov Bali berkomitmen memperketat penegakan hukum tata ruang dan investasi secara konsisten. Langkah ini sejalan dengan upaya penanganan sampah terpadu, pencegahan kebakaran hutan/mangrove, serta pengembangan moda transportasi publik modern yang tetap menjaga alam, budaya, dan jati diri Bali.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu merealisasikan Perubahan APBD 2026 yang akuntabel, inklusif, dan berkeadilan.
Pemerintahaan
Pemerintahaan
Pemerintahaan
