03 November 2026
03:48 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Akselerasi peningkatan mutu pelayanan publik di tingkat akar rumput terus dipacu oleh Pemerintah Provinsi Bali. Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali resmi menggelar kegiatan pembekalan bertajuk “Bina Posyandu Angkatan Ke-7” yang melibatkan seluruh jajaran Tim Pembina dan Pengurus Posyandu lintas sektor se-Kabupaten Klungkung, Senin (22/06/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali, Denpasar, ini dirancang khusus untuk membedah peta jalan baru posyandu pasca-terbitnya regulasi penataan kelembagaan yang lebih modern.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, mengonfirmasi bahwa agenda peningkatan kapasitas ini berjalan maraton selama tiga hari berturut-turut.
“Kegiatan Bina Posyandu Angkatan Ke-7 ini berlangsung mulai 22 hingga 24 Juni 2026 dengan total keterlibatan 96 peserta fungsional. Target utama kita adalah meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan taktis para kader, sekaligus mensosialisasikan transformasi Posyandu menjadi layanan terpadu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM),” urai I Made Dwi Dewata.
[irp]
Dwi Dewata menambahkan, pelatihan intensif ini dipandang krusial guna menyamakan frekuensi cara pandang dari level pusat, provinsi, kabupaten, hingga perangkat paling bawah di desa.
Istimewanya, diklat angkatan ke-7 ini dihadiri langsung oleh Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak (TP) Posyandu Kabupaten Klungkung—yang dinakhodai oleh istri Bupati dan Wakil Bupati Klungkung—bersama jajaran pengurus di tingkat kecamatan, kelurahan, dan perwakilan kader posyandu banjar.
Keterlibatan jajaran pimpinan daerah ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi supervisi dan pembinaan berkala secara internal sekembalinya mereka ke Bumi Serombotan.
[irp]
Pandangan visioner dikemukakan oleh Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina. Ia menegaskan bahwa paradigma lama masyarakat yang menganggap posyandu hanya sebatas tempat menimbang bayi dan membagikan bubur kacang hijau kini harus diubah total.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, posyandu telah naik kelas menjadi pusat pelayanan dasar terpadu yang mengintegrasikan berbagai sektor penting negara di tingkat desa:
Sektor Utama Swadaya: Mencakup bidang Kesehatan dasar dan bidang Pendidikan anak usia dini.
Sektor Sosial & Infrastruktur: Menyentuh bidang Sosial kemasyarakatan serta bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sektor Keamanan Lingkungan: Meliputi bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (Linmas).
“Transformasi ini menjadikan Posyandu sebagai wadah tunggal integrasi program strategis pemerintah di tingkat kelurahan dan desa. Dengan begitu, penyaluran bantuan atau program intervensi sosial ke depan dapat berjalan lebih efektif, terkoodinasi dengan rapi, dan langsung tepat sasaran ke sasarannya,” ungkap Putu Anom Agustina.
Sepanjang pelatihan tiga hari ini, para peserta dari Klungkung dibekali materi isu strategis dan teknik penyusunan rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang dipandu langsung oleh narasumber ahli dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Editor: Rudi.
