14 November 2026
01:46 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan resilien. Di tengah eskalasi persaingan industri perbankan nasional yang semakin ketat, BPD terbukti mampu menjaga pertumbuhan bisnis secara sehat dan prudent (kehati-hatian).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa ketahanan perbankan daerah saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Hal ini tercermin dari lonjakan aset dan indikator kesehatan keuangan industri BPD yang tumbuh positif hingga kuartal pertama tahun ini.
[irp]
Berdasarkan data OJK hingga Maret 2026, total aset industri BPD mencatatkan angka fantastis hingga menembus Rp1.036,51 triliun, atau tumbuh sebesar 3,20 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kombinasi ekspansi yang aman dan pengelolaan risiko yang ketat menjadi kunci utama di balik kokohnya kinerja BPD.
Ketahanan Modal: Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BPD bertengger di level 26,19 persen, jauh di atas ambang batas aman ketentuan regulator.
Pertumbuhan Kredit: Penyaluran kredit BPD melesat dari Rp562,85 triliun pada Desember 2022 menjadi Rp656,87 triliun per Maret 2026.
Dana Pihak Ketiga (DPK): Likuiditas perbankan disokong oleh pertumbuhan DPK sebesar 4,74 persen (yoy) menjadi Rp782,04 triliun.
“Kinerja industri BPD tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang sehat. Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross berada di level 3,26 persen dan NPL Nett di angka 1,27 persen. Ini menunjukkan pendekatan manajemen risiko yang jauh lebih terarah dan prudent,” jelas Dian Ediana Rae dalam keterangan resminya, Kamis (21/5/2026).
[irp]
OJK secara konsisten terus memacu daya saing perbankan daerah melalui pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun. Langkah taktis ini diwujudkan lewat pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) yang menjadi pilar utama dalam Roadmap Penguatan BPD 2024-2027.
Kebijakan konsolidasi ini membuahkan hasil yang sangat signifikan. Pada tahun 2019, tercatat masih ada 18 BPD yang memiliki modal inti di bawah Rp3 triliun. Namun, pada akhir 2024, jumlah tersebut menyusut drastis menjadi hanya 10 BPD, di mana seluruhnya telah berhasil membentuk skema KUB bersama bank induk.
Sinergi KUB ini dirancang secara komprehensif melalui empat pilar strategis:
Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD (Akselerasi konsolidasi).
Akselerasi Transformasi Digital Layanan Perbankan.
Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional.
Penguatan Perizinan, Pengaturan, serta Pengawasan.
[irp]
Selain memperkuat internal, BPD juga memperluas penetrasi ke sektor produktif, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini sejalan dengan mandat POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. Dalam tiga tahun terakhir, porsi kredit UMKM konsisten berada di angka 16–18 persen dari total portofolio kredit BPD.
OJK berharap BPD tidak lagi sekadar bergantung pada sektor komoditas tradisional, melainkan berani mengambil peran strategis sebagai stimulator ekonomi baru berbekal kedekatan geografis dan kultural masyarakat lokal.
“Kami terus mendorong BPD untuk menjadi motor penggerak investasi pada sektor-sektor masa depan, seperti pengembangan ekonomi hijau (green economy), hilirisasi produk unggulan daerah, pariwisata berkelanjutan, hingga digitalisasi ekosistem pedesaan,” pungkas Dian.
Editor: Rudi.
