
DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memastikan kesiapan infrastruktur jalan menjelang arus mudik Lebaran 2026. Anggaran sebesar Rp 9 miliar telah dialokasikan khusus untuk pemeliharaan rutin jalan sepanjang tahun ini, dengan prioritas utama pada titik-titik strategis yang menjadi jalur utama pemudik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, mengungkapkan bahwa pengerjaan fisik terus dikebut melalui sinergi dengan Balai Jalan Nasional. Fokus utama berada di wilayah barat hingga jalur menuju utara Bali.
[irp]
Nusakti menjelaskan, sebagian besar jalur mudik berada di ruas jalan nasional, mulai dari Denpasar menuju Gilimanuk hingga jalur Seririt menuju Singaraja. Meski terdapat beberapa titik kerusakan, ia menyebut statusnya hanya rusak ringan.
“Perbaikan rutin terus jalan, terutama akses menuju jalur mudik. Kerusakan yang ada tidak sampai puluhan titik dan kategorinya rusak ringan, sehingga bisa ditangani cepat dengan pemeliharaan rutin,” ujar Nusakti, Jumat (6/3/2026).
Faktor usia konstruksi dan cuaca ekstrem disebut sebagai pemicu utama munculnya lubang atau kerusakan permukaan jalan. Namun, secara umum, tingkat kemantapan jalan nasional di Bali saat ini diklaim sangat baik, yakni mencapai di atas 95 persen, sementara jalan provinsi berada di angka 81 persen.
[irp]
Sejumlah penanganan intensif telah dilakukan di ruas Cekik–Batas Kota Negara, mencakup lebih dari 10 titik kilometer (KM). Selain itu, ruas Batas Kota Negara–Pekutatan hingga Jalan Ahmad Yani di Kabupaten Jembrana juga menjadi perhatian. Penanganan tidak hanya menyasar aspal, tetapi juga infrastruktur penunjang seperti Jembatan Patireman dan Jembatan Mekayu di ruas Pekutatan–Antosari.
Untuk wilayah perkotaan, Pemprov Bali melakukan penguatan pada ruas Simpang Cargo–Simpang Imam Bonjol sepanjang 8,41 km menggunakan metode Cold Asphalt Patching (CAP), serta patching pada ruas Abianbase–Tuban.
[irp]
Terkait proyek Jalan Tol Mengwi–Gilimanuk yang dinanti masyarakat, Nusakti menyebutkan bahwa prosesnya kini kembali ke pemerintah pusat. Mengingat masa Penetapan Lokasi (Penlok) telah berakhir, proses pembebasan lahan akan dimulai dari awal melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Saat ini masih dalam proses tender investor. Karena penlok berakhir, akan segera dilakukan rapat koordinasi dengan pusat untuk langkah selanjutnya,” pungkasnya.
Editor: Rudi.