21 September 2026
23:37 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali resmi memulai babak baru kepengurusan masa khidmat 2025-2030. Usai prosesi pengukuhan yang khidmat, jajaran pengurus langsung tancap gas menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I di Hotel Harris Cokroaminoto, Denpasar, Sabtu (28/2/2026).
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Pusat, KH. Masduki Baidlowi, yang melantik langsung pengurus baru, memberikan catatan kritis mengenai tantangan dakwah di era disrupsi. Ia menyebutkan bahwa saat ini terjadi pergeseran otoritas keagamaan yang sangat signifikan.
“Saat ini, otoritas keagamaan mulai bergeser dari sosok ulama secara fisik ke sistem algoritma di media sosial. Sekitar 64% penduduk kita adalah digital native. Jika metode dakwah kita masih gaya lama, kita akan ditinggalkan generasi muda,” tegas Masduki.
[irp]
Mantan anggota DPR RI ini mengingatkan bahwa MUI adalah organisasi payung (umbrella organization) yang menaungi seluruh ormas Islam maupun umat yang tidak tergabung dalam ormas tertentu. Di Bali, dengan populasi umat Islam mencapai 10% (sekitar 500 ribu jiwa), MUI diminta menjadi bagian integral dari ekosistem kemasyarakatan yang inklusif.
Masduki juga memuji kearifan lokal Bali seperti sistem Subak sebagai model gotong royong yang sejalan dengan nilai Islam. “Jangan membangun komunitas eksklusif karena itu pemicu radikalisme. Kita harus menyatu, bekerja sama secara ekonomi, dan membangun kerukunan secara evolusioner,” tambahnya.
[irp]
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutan yang dibacakan Asisten 1 Pemprov Bali, Dewa Mahendra Putra, menitipkan pesan krusial terkait keamanan Bali.
“Saya memohon kepada para ulama untuk memberikan narasi yang menyejukkan guna mencegah radikalisme. Mari jaga keamanan Bali, karena pariwisata sangat bergantung pada kedamaian,” ujar Gubernur Koster. Selain itu, Gubernur juga mendorong MUI untuk membumikan ekonomi syariah yang bersinergi dengan UMKM lokal.
[irp]
Ketua MUI Provinsi Bali, KH. Mahrusun Hadiyono, menegaskan kesiapan jajarannya untuk beradaptasi. Sebagai khadimul ummah (pelayan masyarakat), ulama harus peka terhadap kecanggihan teknologi. “Kami minta seluruh pengurus mengakselerasi program kerja dengan pola yang modern,” ucapnya.
Sebagai langkah nyata, Ketua Panitia Feri Hendri melaporkan bahwa dalam Mukerda I ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah BUMN seperti Bulog dan Pegadaian Syariah untuk penguatan ekonomi umat di Bali.
Editor: Rudi.
