Sorotan Gede Pasek: Wana Kerthi Kunci Sad Kerthi, Desak Pemprov Bali Perbaiki Hutan Total
Foto: Praktisi hukum, Gede Pasek Suardika
DENPASAR, Letternews.net – Praktisi hukum sekaligus politisi, Gede Pasek Suardika, menyoroti implementasi program andalan Pemerintah Provinsi Bali, Sad Kerthi. Pasek menegaskan bahwa jika program ini ingin berhasil, pemerintah harus memulai dengan pembenahan serius pada aspek Wana Kerthi (penyucian/pemuliaan hutan).
Menurut Pasek, hutan adalah hulu dari semua masalah yang kini dihadapi Bali. Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi Bali berani melakukan pengembalian fungsi hutan secara total, apapun risikonya.
“Pemerintah harus berani melakukan. Pengembalian fungsi hutan apapun risikonya. Itu hulu dari semua masalah manusia saat ini di Bali,” tegas Pasek dalam catatannya.
Lima Langkah Drastis yang Harus Dilakukan
Pasek menguraikan serangkaian tindakan drastis dan nyata yang harus segera diambil oleh pemerintah:
- Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Tindak tegas pelanggaran di kawasan hutan.
- Penghutanan Kembali: Tanam pohon-pohon yang berfungsi menahan air dan memiliki pertumbuhan cepat, bukan hanya yang bernilai ekonomis.
- Pengalihan Pekerjaan: Alihkan pekerjaan warga yang beraktivitas di hutan (nyawen) dengan pekerjaan lain, lalu babat kebun-kebun ilegal yang terus bertambah setiap tahun dan ganti dengan pohon hutan.
- Sanksi Tegas: Pecat semua petugas kehutanan yang terbukti melakukan kong kali kong atau terlibat dalam praktik ilegal.
- Pemulihan Ekosistem: Lepasliarkan binatang-binatang buas dan bangun kembali ekosistem rantai makanan alami di hutan.
Kesenjangan antara Slogan dan Kebijakan Anggaran
Untuk merealisasikan upaya besar ini, Pasek menekankan perlunya dukungan anggaran yang memadai, baik dari APBD Provinsi Bali maupun permintaan bantuan dari APBN.
Namun, ia menyayangkan bahwa semangat di level slogan program tidak sejalan dengan realitas kebijakan anggaran.
“Sayangnya saya dengar anggaran di APBD untuk kehutanan sangat sedikit. Yaah kadang semangat di slogan tidak sejalan dengan kenyataan dalam kebijakan,” tutup Pasek, menyindir kesenjangan antara janji politik dengan alokasi dana operasional.
Editor: Rudi.
