Nol Hotel Taat Lingkungan di Bali, PHRI Angkat Bicara: “Terlalu Cepat Diekspos!”

NUSA DUA, Leternews.net – Sektor pariwisata Bali dikejutkan oleh hasil evaluasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2025 yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. Dari 229 hotel yang dievaluasi, tidak satu pun hotel di Bali masuk kategori taat lingkungan, bahkan sebagian besar berada di peringkat merah.

Temuan mengejutkan ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam Rapat Koordinasi Pelaku Usaha Perhotelan di Nusa Dua, Jumat (26/9/2025), dan langsung memicu perdebatan sengit.

PHRI Kecewa: Penilaian Tidak Kontekstual

Menanggapi hasil tersebut, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mengaku terkejut dan menyayangkan publikasi yang dinilai tergesa-gesa. Cok Ace menekankan bahwa industri pariwisata memiliki karakteristik yang berbeda jauh dengan industri tambang atau manufaktur, sehingga memerlukan kriteria penilaian khusus.

“Ini kan baru dikeluarkan dan sifatnya self-assessment. Kami di industri pariwisata berbeda jauh dari industri tambang atau manufaktur. Jadi perlu ada kriteria khusus yang relevan dengan sektor pariwisata,” ujar Cok Ace pada Selasa (30/9/2025).

Cok Ace menyebut temuan ini sebagai sebuah paradoks. Ia mencontohkan, banyak hotel yang disebut “berperingkat merah” justru telah meraih Tri Hita Karana Awards bahkan pengakuan internasional atas pengelolaan lingkungannya.

“Paradoks sekali. Di satu sisi kita juara dalam pengelolaan lingkungan, di sisi lain disebut tidak taat. Ini bisa membuat citra pariwisata Bali jadi bahan tertawaan kompetitor. Harusnya dibina dulu, jangan langsung diekspos,” tegasnya.

Isu Pengelolaan Sampah oleh Pihak Ketiga

Sebagian besar hotel dengan “rapor merah” berada di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Cok Ace juga menyoroti masalah pengelolaan sampah, di mana sebagian besar hotel menggunakan jasa vendor eksternal sehingga pihak hotel tidak memiliki kendali penuh atas proses penanganannya.

PHRI berharap pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama untuk menyusun standar penilaian yang lebih adil dan kontekstual. Tujuannya adalah agar Bali, sebagai destinasi kelas dunia, dapat menjaga daya saingnya sambil tetap berkomitmen kuat pada kelestarian lingkungan.

Editor: Rudi.