14 November 2026
02:29 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Gubernur Bali, I Wayan Koster, memberikan atensi dan ketegasan luar biasa terhadap tata kelola keuangan di tingkat desa. Selaku motor penggerak pembangunan pada struktur pemerintahan terbawah, Koster menyatakan tidak ingin ada satu pun Perbekel (Kepala Desa) di Bali yang tersangkut masalah hukum akibat penyelewengan dana negara, baik dari APBN maupun APBD.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Percontohan Desa Antikorupsi di Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (9/7/2026). Kegiatan strategis ini dilaksanakan guna memperkuat akuntabilitas aparatur desa dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
[irp]
Gubernur Koster mengisahkan perjuangan politiknya saat masih duduk di DPR RI dalam merampungkan regulasi yang menguatkan posisi desa, hingga lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan inilah yang menjadi keran mengalirnya anggaran besar langsung ke desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Desa adalah entitas terkecil yang paling dekat dengan rakyat. Kalau desa berhasil menjalankan agenda pembangunan, maka pelayanan publik otomatis akan tuntas. Namun, niat baik anggaran besar ini memicu celah untuk nakal jika ada kesempatan dan niat,” ujar Koster di hadapan para perbekel.
Mencermati maraknya kepala desa di luar Bali yang tersangkut kasus hukum dalam beberapa tahun terakhir, Gubernur asal Sembiran ini meminta krama perbekel di Pulau Dewata menjaga integritas secara total. Pemprov Bali sendiri secara konsisten menggandeng unit Kopsurgah KPK RI untuk rutin turun mengawasi tata kelola anggaran.
“Di Bali ini saya keras karena wilayah kita kecil. Secara umum pemanfaatan dana desa di Bali sejauh ini berjalan cukup baik, dan untuk meminimalisir penyimpangan, Pemprov Bali juga telah mengucurkan insentif khusus untuk menyejahterakan para perbekel dan aparaturnya,” urainya.
[irp]
Gubernur Koster mengapresiasi pelaksanaan Bimtek ini, namun ia meminta agar program pencegahan korupsi ini tidak berhenti pada status ‘percontohan’ semata. Ia mendorong langkah progresif agar seluruh desa di Bali mendapatkan pembekalan yang sama secara merata.
“Jangan hanya percontohan saja. Kegiatan ini harus progresif menjangkau seluruh 636 desa yang ada di Bali agar dampaknya lebih terasa nyata. Kalau sudah ada panduan resmi dari KPK, saya siap memimpin langsung dan mengumpulkan seluruh kepala desa se-Bali,” tegas Gubernur Koster disambut tepuk tangan peserta.
[irp]
Langkah responsif dan ketegasan Pemprov Bali mendapat pujian langsung dari Wakasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham. Ia menerangkan bahwa program Desa Antikorupsi ini digulirkan KPK sejak 2021 dan telah membentuk 235 desa percontohan di Indonesia.
“Program ini terbukti memberi dampak positif luar biasa. Bukan hanya mencegah korupsi, tapi juga memicu dampak turunan seperti meningkatnya kesejahteraan warga, pemberian insentif pemerintah, hingga datangnya dukungan CSR dari sektor swasta,” ungkap Ariz Dedy Arham.
Di sisi lain, Inspektur Daerah Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, melaporkan bahwa Bimtek kali ini melibatkan perbekel dan aparatur dari 13 desa percontohan di Bali yang telah lolos proses observasi dan verifikasi ketat, dengan tujuan membangun benteng integritas yang kuat di tingkat tapak.
Editor: Rudi
Mari bergabung bersama kami!
Gabung di saluran Whatsapp resmi kami: Klik di Sini
Gabung di Grup Whatsapp Pembaca Setia kami: Klik di Sini
