Jalankan Arahan Presiden Prabowo, Wabup Tjok Surya Pimpin Aksi Kolosal Bersih Pantai Watu Klotok
Izin Diduga Belum Beres, Dr. Somvir Sentil Pejabat Bali yang Sering “Nongkrong” di Bali Handara
Foto: Dr. Somvir sentil pejabat Bali yang sering beraktivitas di Bali Handara meski izin diduga belum lengkap. Ia ingatkan potensi konflik kepentingan dan politik lokal.
DENPASAR, Letternews.net – Anggota DPRD Provinsi Bali, Dr. Somvir, melontarkan sindiran pedas terhadap perilaku sejumlah pejabat daerah yang kedapatan sering beraktivitas di kawasan Bali Handara. Sorotan ini mencuat setelah adanya laporan bahwa perizinan di kawasan tersebut diduga kuat belum sepenuhnya tuntas secara administrasi.
Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus TRAP DPRD Bali yang berlangsung panas di Renon, Rabu (04/02/2026), Dr. Somvir mengaku heran melihat kemesraan antara pengembang dan para pengambil kebijakan di tengah ketidakjelasan legalitas usaha.
Kritik Kedekatan Pejabat dan Pengembang
Bagi Dr. Somvir, kehadiran pejabat di lokasi usaha yang legalitasnya masih disoal dapat memicu persepsi negatif publik, seolah-olah terjadi pembiaran atau “main mata” di balik layar.
“Kami dengar dari Dinas Perizinan, izinnya belum lengkap. Tapi kenapa pejabat-pejabat justru sering datang ke sana dan terlihat begitu dekat? Seolah-olah pelanggaran administratif ini bukan persoalan serius,” tanya Dr. Somvir dengan nada menyindir.
Ia mengingatkan bahwa urusan perizinan bukanlah sekadar formalitas di atas kertas, melainkan fondasi hukum yang wajib dipenuhi. Kehadiran pejabat dalam suasana santai dan akrab di lokasi yang bermasalah dinilai tidak elok secara etika pemerintahan.
Peringatan Politik Lokal dan Polarisasi Masyarakat
Tak hanya soal izin, Dr. Somvir juga mencium aroma polarisasi sosial di sekitar kawasan Bali Handara. Ia mengamati adanya gesekan antara kelompok pendukung manajemen dan kelompok masyarakat yang merasa dirugikan.
“Kalau mau murni bisnis, ya jalankan sebagai bisnis. Jangan sampai terseret ke politik lokal. Begitu masuk ranah politik, kepentingannya jadi macam-macam. Ini sangat tidak sehat bagi masyarakat kita,” tegasnya.
Ia mendesak manajemen Bali Handara untuk bersikap adil dan profesional agar kehadiran investasi memberikan manfaat nyata dan ketenangan, bukan justru memicu konflik sosial yang berkepanjangan.
Pansus TRAP Bakal Terus Mengawal
Pernyataan keras Dr. Somvir ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa transparansi adalah harga mati. Pansus TRAP DPRD Bali memastikan akan terus meletakkan kasus Bali Handara di bawah “kaca pembesar” hingga seluruh dokumen perizinan sah dan tidak ada lagi kesan pembiaran oleh oknum pejabat.
Editor: Rudi.
.
