HUT ke-6 JMSI: Pers Berbasis HAM Jadi Syarat Mutlak Akselerasi Indonesia Emas 2045
Foto : Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, mengajak insan pers berefleksi di tengah gempuran algoritma media digital,dalam Seminar Nasional HUT ke-6 JMSI bertajuk “Peran Pers Menopang Indonesia Emas Berbasis Penghormatan terhadap HAM” yang digelar di Hotel Horison, Serang, Minggu (08/02/2026).
BANTEN, Letternews.net — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari angka ekonomi, tetapi juga dari tegaknya supremasi hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menjadi inti dalam Seminar Nasional HUT ke-6 JMSI bertajuk “Peran Pers Menopang Indonesia Emas Berbasis Penghormatan terhadap HAM” yang digelar di Hotel Horison, Serang, Minggu (08/02/2026).
Seminar ini menghadirkan tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, Ahli Hukum Dewan Pers Hendrayana, serta akademisi Satria Utama Batubara.
Perlindungan Menyeluruh: Dari Wartawan hingga Pemilik Media
Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, dalam sambutannya menyoroti kerentanan luar biasa yang dihadapi oleh insan pers di daerah. Ia mengusulkan agar skema perlindungan HAM tidak hanya berhenti pada wartawan di lapangan, namun juga mencakup para pemilik media siber.
“Perlindungan terhadap pekerja pers tidak boleh berhenti pada wartawan saja, tetapi juga harus mencakup pemilik media, terutama di daerah, karena mereka sama-sama memiliki potensi menghadapi ancaman yang nyata,” tegas Teguh.
Teguh meyakini, jika jaminan keamanan dan penegakan HAM berjalan konsisten, cita-cita Indonesia Emas 2045 akan tercapai lebih cepat karena fondasi demokrasi yang stabil.
Media Sebagai Penjaga Nalar Publik
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, mengajak insan pers berefleksi di tengah gempuran algoritma media digital. Ia mengingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral agar tidak menjadi alat pemecah belah, melainkan sebagai aktor demokrasi yang menjaga akuntabilitas negara.
“Dalam konteks Indonesia Emas 2045, pembangunan tidak semata bertumpu pada ekonomi, tetapi juga pada martabat manusia. Di sinilah pers berperan sebagai penjaga nalar publik,” ujar Mugiyanto.
Ia menambahkan bahwa Indonesia Emas harus dibarengi dengan kualitas demokrasi yang sehat. Pers yang independen dan berperspektif HAM adalah motor penggerak pembangunan yang manusiawi dan berkeadilan.
Kolaborasi untuk Pemajuan HAM
Di akhir paparannya, Wamen HAM menegaskan bahwa Kementerian HAM membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan JMSI dan seluruh insan pers. Sinergi ini dianggap krusial karena pemajuan HAM adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Editor: Anto.
