Gubernur Koster Buka MUSDA PHRI Bali: Tegas! Pariwisata Harus Kolaborasi, PHRI Jadi Pelopor Keberlanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan

 Gubernur Koster Buka MUSDA PHRI Bali: Tegas! Pariwisata Harus Kolaborasi, PHRI Jadi Pelopor Keberlanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Foto: Gubernur Koster buka MUSDA PHRI Bali (3/12) dan tegaskan sinergi wajib. Soroti pengendalian Alih Fungsi Lahan, Sampah, & Kemacetan. PHRI didorong jadi pelopor pariwisata berbasis budaya & berkelanjutan, hadapi tantangan sharing economy dan kepatuhan pajak

DENPASAR, Letternews.net – Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) XV Tahun 2025 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12). Acara yang dirangkai dengan seminar dan ekshibisi ini mengusung tema “MUSDA PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi”.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan pariwisata adalah sektor strategis bagi Bali, terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,88% pada Triwulan III dan kontribusi 54,5% terhadap pariwisata nasional.

BACA JUGA:  ASDP Maksimalkan Layanan Operasional di Lintasan Ketapang–Gilimanuk

Gubernur Koster: Periode Kedua, Tidak Ada Lagi Jalan Parsial

Gubernur Koster memberikan penekanan keras terhadap pentingnya sinergi dan kolaborasi. Ia mengingatkan bahwa pelaku usaha pariwisata tidak boleh “asik sendiri” karena tantangan ke depan semakin kompleks.

“Saya akan tegas di periode kedua ini dalam menangani berbagai tantangan pariwisata. Tidak bisa lagi berjalan parsial, semua harus solid dan berkolaborasi,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menyoroti isu krusial:

  1. Karakter Pariwisata: Pentingnya menjaga pariwisata berbasis budaya yang menjadi roh Bali.

  2. Tata Ruang: Kebijakan tegas pengendalian alih fungsi lahan, terutama pelarangan pembangunan hotel di lahan persawahan.

  3. Lingkungan: Seluruh anggota PHRI harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dan mendukung penataan transportasi untuk mengurangi kemacetan.

BACA JUGA:  Ketua DPD RI: Pembangunan Indonesia Harus Berprinsip Keadilan Sosial dan Ekonomi

Ancaman Sharing Economy dan Isu Pajak

Staff Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masruroh, dan Ketua BPP PHRI, Hariyadi B.S. Sukamdani, sama-sama menyoroti tantangan dari fenomena sharing economy. Mereka menegaskan bahwa unit akomodasi tidak berizin, yang umumnya beroperasi melalui platform daring dan dimiliki pihak asing, menuntut penataan yang adil untuk memastikan kepastian izin dan kepatuhan pajak.

Hariyadi Sukamdani menyebut PHRI Bali sebagai tulang punggung PHRI Nasional karena citra pariwisata nasional sangat diperkuat oleh reputasi Bali di mata dunia.

BACA JUGA:  Walikota Jaya Negara dan Wawali Arya Wibawa Ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025

PHRI Bali Dorong Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Tjok Ace), menyampaikan bahwa MUSDA ini adalah momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan strategi adaptif terhadap dinamika global.

Tjok Ace menekankan bahwa PHRI Bali diharapkan semakin teguh dalam menjaga alam dan budaya Bali sesuai konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk menghadapi tantangan seperti tren wisata, tata ruang, persaingan global, dan perubahan iklim.

Melalui MUSDA XV PHRI BPD Bali Tahun 2025, Pemprov Bali dan PHRI berkomitmen melahirkan arah kebijakan dan langkah strategis yang menjamin Bali tetap tumbuh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Editor: Rudi.

.

Bagikan: