Fasilitas WC di Lapangan Renon Berbayar Jadi Sorotan, Disbud Bali Buka Suara: “Itu Pendapatan Daerah Sah”
Foto: Heboh toilet berbayar di Lapangan Renon Denpasar. Plt Kadisbud Bali jelaskan biaya tersebut masuk kas daerah dan sah secara regulasi untuk perawatan fasilitas.
DENPASAR, Letternews.net – Keberadaan toilet berbayar di kawasan Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, memicu polemik di tengah masyarakat. Banyak warga mempertanyakan alasan fasilitas di ruang terbuka publik tersebut harus dikenakan biaya, mengingat statusnya sebagai fasilitas umum.
Persoalan ini bahkan sempat ditanyakan langsung oleh warga kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, saat beliau sedang berolahraga di kawasan tersebut pada Minggu (25/01/2026). Publik beranggapan bahwa sebagai ruang publik yang dikelola pemerintah, akses sanitasi seharusnya bisa dinikmati secara gratis.
Masuk Kas Daerah, Bukan Pungli
Menanggapi keresahan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I.B. Wesnawa Putra, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan toilet di Lapangan Renon merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan kawasan secara menyeluruh.
“Kenapa berbayar? Karena toilet itu satu bagian dengan pengelolaan lapangan. Jika ada kegiatan atau acara, ada kontribusi ke daerah dan itu masuk ke kas daerah, termasuk pengelolaan toilet,” ujar Wesnawa saat dikonfirmasi, Selasa (27/01/2026).
Wesnawa menegaskan bahwa penarikan biaya tersebut memiliki landasan regulasi yang kuat. Pemerintah Provinsi Bali melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan dan menarik pendapatan sah.
Untuk Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas
Lebih lanjut, pihak Disbud Bali menekankan bahwa uang yang dikumpulkan dari fasilitas WC tersebut digunakan kembali untuk biaya operasional dan pemeliharaan agar fasilitas tetap bersih dan layak digunakan oleh ribuan pengunjung setiap harinya.
“Pembayaran itu masuk sebagai pendapatan daerah yang sah. Jadi kami tegaskan ini bukan pungutan liar (pungli), melainkan bagian dari pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum agar tetap terjaga kualitasnya,” tegas Wesnawa.
Meskipun telah mendapat penjelasan resmi, pro-kontra di masyarakat tetap bermunculan. Sebagian warga memaklumi demi kebersihan, namun sebagian lainnya berharap ada subsidi dari pemerintah agar fasilitas dasar seperti toilet bisa digratiskan, sejalan dengan konsep ruang terbuka hijau yang inklusif.
Editor: Rudi.
