Cakupan Masih Rendah, Pemkot Denpasar dan BBPOM Akselerasi Program Desa Pangan Aman 2026
Foto: Sekda Denpasar Eddy Mulya membuka advokasi keamanan pangan berbasis komunitas bersama BBPOM. Fokus pada intervensi desa, sekolah, dan pasar di tahun 2026.
DENPASAR, Letternews.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, secara resmi membuka Pertemuan Advokasi Kelembagaan Desa Pangan Aman, Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Gedung Santi Graha, Denpasar, Rabu (22/4).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Denpasar ini bertujuan untuk memperkuat komitmen keamanan pangan dengan menyasar tiga entitas strategis: desa, pasar, dan satuan pendidikan. Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh jajaran kepala dinas terkait di lingkungan Pemkot Denpasar.
Motor Penggerak Tata Kelola Pangan
Dalam sambutan mewakili Walikota Denpasar, Sekda Eddy Mulya menekankan bahwa komunitas adalah motor penggerak utama dalam sosialisasi dan edukasi keamanan pangan.
“Jika pangan aman, tentu masyarakat menjadi sehat, baik di lingkungan sekolah, pasar, maupun desa dan kelurahan,” tegasnya. Beliau juga berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya rantai pangan yang aman, mulai dari penyediaan bahan, produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan demi mewujudkan Denpasar sebagai kota yang sehat dan unggul.
Fokus Intervensi Tahun 2026
Plt. Kepala BBPOM di Denpasar, Made Ery Bahari Hantana, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, program keamanan pangan akan difokuskan di wilayah Kota Denpasar. Adapun sasaran intervensinya meliputi:
-
Tiga Desa & Satu Kelurahan: Desa Sumerta Kelod, Sidakarya, Padangsambian Kelod, dan Kelurahan Peguyangan.
-
Sektor Pendidikan: 13 sekolah (SD, SMP, SMA) melalui Program Jajanan Anak Sekolah (PJAS), serta sosialisasi ke 30 sekolah lainnya.
-
Sektor Pasar: Fokus intervensi di Pasar Padangsambian.
Tantangan Cakupan Program
Meskipun program terus berjalan, Ery Bahari mengakui tantangan besar terkait rendahnya cakupan program hingga tahun 2025. Di tingkat Provinsi Bali, cakupan desa baru menyentuh 12 persen dan sekolah hanya 3,71 persen.
“Karena itu, dukungan anggaran dan komitmen bersama sangat dibutuhkan agar desa, sekolah, dan pasar mampu mandiri dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya secara berkelanjutan,” tutupnya.
Editor: Rudi.
