Kesenian Kontemporer Bali Butuh Panggung Seimbang, Ibu Putri Koster Siapkan Lomba Drama Modern
Badai Geopolitik 2026: Dilema APBN Antara Subsidi Energi dan Target Defisit 3%
Foto: Ekonomi Indonesia 2026 hadapi tantangan ganda: eskalasi konflik Timur Tengah yang memicu defisit APBN dan tarif impor global 15% dari Donald Trump. Simak langkah mitigasi Pemerintah.
JAKARTA, Letternews.net – Ketidakpastian global mencapai titik krusial di awal Maret 2026. Kombinasi eskalasi konflik Amerika Serikat-Iran di Timur Tengah serta berlakunya tarif impor global 15% oleh Presiden AS Donald Trump memaksa Pemerintah Indonesia melakukan langkah antisipatif ekstra ketat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dilema APBN: Subsidi atau Defisit?
Kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi ancaman utama bagi postur APBN 2026. Wamenkeu Juda Agung memaparkan bahwa setiap kenaikan US$1 per barel ICP berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun. Ekonomi CORE bahkan memproyeksikan defisit bisa melebar hingga Rp200 triliun akibat pelemahan Rupiah dan lonjakan harga energi.
Di sisi lain, Kabinet pimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai membahas opsi pelebaran defisit di atas 3%. Hal ini dilakukan untuk mengamankan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersifat non-diskon. Namun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tetap optimis bahwa permintaan domestik yang mendominasi 90% struktur ekonomi RI akan menjadi bantalan kuat dari gejolak eksternal.
Industri Petrokimia dan Manufaktur Terpukul
Sektor petrokimia menjadi subsektor paling terdampak. Raksasa industri seperti PT Chandra Asri Pacific (TPIA) telah menyatakan kondisi force majeure menyusul gangguan rantai pasok dari Kawasan Teluk. Harga bahan baku Naphtha melonjak 5,74% ke level US$669,98 per ton, memaksa industri dalam negeri mencari alternatif kondensat lokal.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita memperingatkan bahwa industri sensitif energi seperti logam dasar, semen, dan tekstil kini menghadapi lonjakan biaya produksi yang mengancam daya saing ekspor. Industri makanan dan minuman (mamin) pun mulai meningkatkan buffer stock hingga satu bulan guna mengantisipasi keterlambatan logistik akibat gangguan jalur pelayaran strategis.
Akselerasi Transisi Energi di Tengah Tekanan
Sebagai langkah strategis, Presiden Prabowo resmi membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi yang diketuai Bahlil Lahadalia. Fokus utamanya adalah pembangunan 100 GW PLTS dan konversi kompor LPG ke kompor listrik guna menekan impor energi.
Namun, langkah ini dibayangi oleh kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS yang mewajibkan Indonesia mengimpor energi fosil senilai US$15 miliar. Pengamat menilai komitmen ini bisa “mengunci” Indonesia dalam ketergantungan energi kotor di tengah semangat transisi hijau.
Sikap RI Hadapi Tarif Trump
Terkait pengumuman tarif impor global 15% oleh AS yang berlaku pekan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan barang Indonesia akan terkena tarif 15%, bukan 19% seperti kesepakatan awal. Penyesuaian ini mengikuti putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan tarif resiprokal sebelumnya, memberikan sedikit ruang napas bagi eksportir nasional.
Tim Redaksi
.
