Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Nyepi dan Ramadhan, TPID Bali Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi 2026

DENPASAR, Letternews.net – Menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Bali di awal tahun 2026. Menghadapi rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang berdekatan, TPID Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis pada Senin (26/01/2026) untuk merumuskan langkah antisipatif pengendalian inflasi.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bersama Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menegaskan komitmen lintas instansi untuk menjaga Bali tetap berada di jalur tren inflasi yang terkendali.

Capaian Positif 2025: Bali Peringkat ke-18 Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Bali menutup tahun 2025 dengan angka inflasi yang sangat terjaga, yakni 2,91% (yoy). Angka ini berada di bawah rata-rata nasional (2,92%) dan menempatkan Pulau Dewata di posisi ke-18 nasional dalam hal pengendalian harga.

“Capaian ini adalah buah dari efektivitas sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, hingga Satgas Pangan. Namun, fokus kita ke depan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang andil inflasi terbesar yakni 1,53%,” ujar Dewa Made Indra.

Tantangan 2026: Cuaca, Wabah LSD, dan Triple HBKN

Memasuki triwulan I 2026, tantangan pengendalian inflasi diprediksi semakin kompleks. Beberapa faktor yang diwaspadai TPID Bali antara lain:

• Wabah Penyakit: Ancaman Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi.

• Faktor Alam: Kondisi cuaca yang tidak menentu yang memengaruhi volatilitas harga hortikultura (cabai, bawang, dll).

• Permintaan Tinggi: Rangkaian HBKN yang jatuh berdekatan pada Februari-Maret, yaitu Imlek, Nyepi, serta Ramadhan dan Idul Fitri.

Deputi Kepala Perwakilan BI Bali, Butet Linda H. Panjaitan, menyoroti peningkatan volatilitas di sentra produksi seperti Tabanan yang naik dari 0,54% menjadi 0,82%. “Mitigasi sistematis dari hulu ke hilir harus diperkuat untuk menekan ketidakpastian harga,” ungkapnya.

Langkah Strategis: Perumda Sebagai Offtaker dan Pasar Murah

Untuk meredam gejolak harga, TPID Bali telah menyiapkan strategi end-to-end:

1. Hulu: Memperkuat peran Perusahaan Daerah (Perumda) sebagai offtaker (pembeli siaga) untuk menyerap hasil tani dengan harga layak.

2. Hilir: Optimalisasi distribusi melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) secara intensif di seluruh kabupaten/kota.

3. Ketersediaan Stok: Bulog Bali memastikan stok pangan strategis dalam kondisi aman untuk beberapa bulan ke depan.

4. Pengawasan: Satgas Pangan akan melakukan pengawasan jalur distribusi secara berkelanjutan guna mencegah spekulasi.

Sekda Dewa Made Indra menutup rakor dengan instruksi perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan perbaikan pola tanam. “Sinergi harus semakin solid. Kita harus memberikan kepastian pasar bagi petani dan kepastian harga bagi konsumen demi pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Editor: Rudi.