06 November 2026
00:16 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Peluncuran buku KOMPAS MORAL WARTAWAN: Menjaga Arah Jurnalisme, Melindungi Hak Publik di Era Digital karya Emanuel Dewata Oja (Edo) mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Apresiasi tersebut mengemuka saat penulis buku, Emanuel Dewata Oja, didampingi Pemilik Media MCWNews.com sekaligus Editor Buku, Jeffry Karangan, menggelar audiensi resmi bersama Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di ruang kerjanya, Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Meskipun baru saja diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menilai substansi buku setebal 325 halaman tersebut sangat relevan sebagai acuan edukatif bagi institusi publik dan perbankan dalam membangun relasi yang sehat serta profesional bersama media massa.
“Karena dalam buku ini juga dibahas bagaimana hak-hak publik jika menjadi berita dan bagaimana publik membangun relasi positif dengan media, maka menurut saya buku ini penting menjadi referensi siapapun dalam berhubungan dengan media,” ujar Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. di Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Menanggapi paparan mengenai substansi buku tersebut, Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menginisiasi langsung penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Hak-hak Publik Ketika Jadi Berita’ yang dijadwalkan berlangsung akhir November 2026 mendatang. FGD ini akan melibatkan seluruh pimpinan cabang kabupaten/kota serta pejabat di lingkungan Bank BPD Bali.
Penulis buku yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja (Edo), ditunjuk sebagai narasumber tunggal. Edo menegaskan bahwa kemerdekaan pers harus senantiasa beriringan dengan kompas moral serta perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk hak atas informasi akurat, hak jawab, hak koreksi, dan perlindungan privasi.
“Pers membutuhkan kompas moral agar tidak kehilangan arah, sementara publik membutuhkan pengetahuan agar tidak kehilangan hak. Menjadi objek pemberitaan bukan berarti seseorang atau institusi kehilangan hak-haknya. Hubungan pers dan publik harus dibangun secara sehat, saling menghormati, dan menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama,” jelas Edo.
Langkah responsif Bank BPD Bali ini diharapkan menjadi contoh pionir bagi lembaga jasa keuangan dan BUMD di Bali dalam memperkuat literasi media, menjaga reputasi instansi, serta mendukung keterbukaan informasi publik yang berintegritas.
