14 November 2026
01:00 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Provinsi Bali bersama Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar resmi memperkuat komitmen dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (25/9/2026) pagi.
Dokumen kerja sama berjangka waktu lima tahun tersebut ditandatangani langsung saat Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar, Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum.
Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar, Ifa Sudewi, menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas peradilan yang ramah disabilitas merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
“Implementasi layanan ramah disabilitas telah kami terapkan, salah satunya di Pengadilan Negeri Denpasar, melalui penyediaan jalur khusus serta sarana prasarana pendukung. Langkah ini untuk memastikan warga disabilitas yang berhadapan dengan hukum memperoleh pelayanan peradilan secara layak dan tanpa diskriminasi,” ujar Ifa Sudewi.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut hangat kolaborasi strategis ini. Ia menegaskan bahwa seluruh warga negara, termasuk para penyandang disabilitas, memiliki hak yang setara dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum di Pulau Dewata.
Kesepakatan ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum sebagai payung hukum penanganan di tingkat daerah.
“Ini program yang sangat bagus untuk menjamin penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelayanan yang baik dan setara. Ke depan, koordinasi lintas lembaga akan terus ditingkatkan agar layanan hukum inklusif ini berjalan optimal,” ungkap Gubernur Koster.
