Webinar KPU Badung Tegaskan: Perempuan dan Disabilitas adalah Subjek Demokrasi, Bukan Politik Belas Kasihan! Soroti Tantangan Patriarki Hingga Akses TPS

BADUNG, Letternews.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menggelar webinar daring bertajuk “Suara Tanpa Batas: Perempuan dan Disabilitas dalam Ruang Demokrasi” pada Jumat, 12 Desember 2025. Acara ini menegaskan peran krusial dua kelompok besar tersebut sebagai subjek demokrasi, menolak anggapan bahwa keterlibatan mereka hanya sekadar pelengkap atau bagian dari “politik belas kasihan”.

Sebagai keynote speaker, Rully Kusuma Wardani menyampaikan bahwa tidak ada demokrasi yang berjalan bila sebagian warganya terhalang mengakses ruang politik karena hambatan fisik, informasi, atau sikap sosial.

Patriarki, Biaya Politik, dan Akses TPS Jadi Tantangan Utama

Webinar ini menghadirkan dua narasumber yang menyoroti hambatan partisipasi.

Narasumber dari Bali Sruti, Dr. Gede Wirata, S.Sos., SH., M.A.P, menyoroti rendahnya partisipasi perempuan dalam politik yang belum mencapai kuota 30%. Tantangan tersebut meliputi:

• Faktor Patriarki dan mahalnya biaya politik.

• Beban domestik yang berlipat ganda.

• Kekerasan berbasis gender dan kekerasan digital.

Sementara itu, bagi penyandang disabilitas, Dr. Wirata menyebutkan masalah klasik seperti:

• Aksesibilitas TPS yang belum ramah difabel.

• Keterbatasan alat bantu dan logistik pemilu.

• Pendataan pemilih difabel yang belum akurat.

Dr. Wirata menekankan bahwa hak politik kedua kelompok ini telah dijamin regulasi, namun perlu sentuhan budaya lokal dan kolaborasi dengan unsur adat agar mereka benar-benar menjadi subjek demokrasi.

Pemilih Rasional dan Peran Media Sosial

Narasumber dari Akademi Pemilu dan Demokrasi, I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, ST, memaparkan hasil survei kecilnya yang menemukan sebagian pemilih perempuan enggan memilih kandidat perempuan karena aspirasi mereka dirasa belum tersalurkan. Ia juga menyoroti hambatan kualitatif seperti apatisme, skeptisisme, dan fanatisme politik.

“Untuk meningkatkan partisipasi pemilih perlu didorong terciptanya kelompok pemilih rasional dalam Pemilu yang mempunyai pola pikir logis dan berpikir kritis,” jelas Cahya Sasmita.

Ia menyarankan agar penyelenggara pemilu menggandeng penggiat media sosial karena dinilai memiliki dampak yang lebih besar dalam membangun opini publik dan mewujudkan pemilih rasional.

Hak Memilih dan Dipilih Sama di Mata Hukum

Pada sesi diskusi, aktivis penyandang difabel Harisandy dari SLB N 1 Badung mempertanyakan minimnya kesempatan difabel untuk duduk di parlemen. Menanggapi hal ini, kedua narasumber sepakat bahwa semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum untuk memilih dan dipilih. Solusinya adalah penguatan konsolidasi internal dalam komunitas difabel dan perjuangan bersama.

Webinar KPU Kabupaten Badung ini digelar sebagai upaya berkelanjutan untuk memperluas pendidikan pemilih inklusif dan memastikan setiap warga memiliki akses serta kesempatan yang setara dalam ruang demokrasi.

Editor: Rudi.