Wali Kota Jaya Negara & KPK RI Soroti Aset dan Pajak Daerah: Tata Kelola Bersih Kunci Pemberantasan Korupsi, Capaian MCP Denpasar 89,20%
Foto: Tingkatkan Pengelolaan Aset dan Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Sebagai Langkah Pemberantasan Korupsi. Pemkot Denpasar dan KPK RI Gelar Rakor Hadirkan Lintas Sektor
DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi (Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah) Tahun 2025 di Graha Sewaka Dharma, Denpasar (14/11). Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, dan Perwakilan KPK RI Kasub Wil V Nurul Ihsan Al Huda.
Wali Kota Jaya Negara menegaskan bahwa penertiban aset dan optimalisasi pajak daerah adalah pondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Pengelolaan aset yang baik dan optimalisasi pendapatan pajak daerah yang efektif merupakan pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujar Jaya Negara.
Fokus Utama: Pengelolaan Aset Daerah (BMD) dan Pajak
Jaya Negara memaparkan, penertiban aset (BMD) krusial untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Denpasar per 13 November 2025 tercatat 89,20%. Namun, ia menyoroti dua area yang perlu perhatian intensif:
-
Pengelolaan BMD: Capaian masih di 74,61%.
-
Optimalisasi Pendapatan Daerah: Capaian masih di 52,66%.
Untuk meningkatkan Pengelolaan BMD, Pemkot Denpasar akan mengawal proses sertifikasi tanah di BPN Denpasar dan menyelesaikan permasalahan kejelasan aset.
Di sisi optimalisasi pajak, Pemkot akan melakukan digitalisasi penagihan, korespondensi sistem daring, dan penguatan integrasi data pada simpada terpadu untuk meminimalisir kebocoran dan manipulasi.
KPK: Bali Percontohan, Aset Tanah Harus Tuntas
Perwakilan KPK RI, Nurul Ihsan Al Huda, menyampaikan bahwa Bali merupakan percontohan bagi daerah lain, sehingga penyelesaian MCP harus optimal. Ia secara khusus menekankan pentingnya mendalami area aset tanah karena masalah ini masih banyak terjadi di seluruh Indonesia.
“Rapat kali ini kami mendalami area di MCP, seperti aset tanah. Hal ini menjadi hal penting di KPK, karena masih banyak aset tanah di Indonesia yang jadi masalah,” kata Ichsan Al Huda.
Wali Kota Jaya Negara berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan mengajak partisipasi masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.
Editor: Rudi.
