Wali Kota Denpasar Sentil Rekanan: Normalisasi Drainase Jadi Kunci, PUPR Ancam Tunda Pembayaran Rp5,4 Miliar Jika Air Masih Tergenang!

DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar melalui Dinas PUPR melaksanakan perbaikan infrastruktur secara masif tahun ini, meliputi jalan dan jembatan sepanjang 23.726 kilometer. Fokus utama perbaikan adalah pada drainase, terutama di ruas-ruas padat seperti Jalan Kartini, Jalan Nakula, Jalan Arjuna, Jalan Abimanyu, Jalan Padma, dan Jalan Danau Tamblingan.

Perbaikan drainase ini ditekankan untuk memastikan kelancaran saluran air. Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, memberikan instruksi tegas: normalisasi saluran air harus menjadi prioritas utama.

Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, A.A. Ngurah Bagus Airawata, menyatakan pihaknya tidak akan membayar termin terakhir kepada rekanan jika air masih ditemukan menggenang pasca-perbaikan.

“Kalau airnya masih tergenang, kami suruh perbaiki. Itu sesuai klausul kontrak, minta rekanan bekerja maksimal,” tegas Airawata, Minggu (23/11/2025).

Fungsi Hidrologi Lebih Penting dari Estetika

Wali Kota Jaya Negara sebelumnya menyoroti adanya praktik di mana rekanan melakukan pekerjaan trotoar dan drainase dengan cara menutup saluran terlebih dahulu tanpa memastikan bagian dalamnya sudah bersih atau dinormalisasi.

“Catatan kami, banyak drainase yang dikerjakan dipasang dulu, padahal di bawahnya tidak digelontor. Itu terjadi di beberapa titik,” tegas Jaya Negara.

Pemkot Denpasar kini menekankan bahwa prinsip utama dalam proyek drainase adalah efektivitas fungsi hidrologi, bukan sekadar penataan estetika. Airawata memastikan, saat serah-terima pertama proyek, drainase harus bersih total dan tidak ada genangan.

PUPR akan menunda pembayaran termin terakhir hingga semua perbaikan diselesaikan sesuai standar normalisasi. Upaya ini dilakukan untuk mencegah banjir dan memastikan investasi infrastruktur memberikan manfaat maksimal bagi warga Denpasar.

Editor: Rudi.