Tepat Hari Pahlawan, OJK-KP2MI-BI Luncurkan Buku Saku Literasi Keuangan untuk PMI: Lindungi Pahlawan Devisa dari Risiko Finansial

JAKARTA, Letternews.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025 dengan fokus pada segmen prioritas. Tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, OJK meluncurkan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju”.

Peluncuran buku ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara OJK, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Bank Indonesia (BI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa momentum Hari Pahlawan dipilih karena PMI merupakan pahlawan devisa yang berkontribusi besar bagi ekonomi nasional.

Potensi Ekonomi PMI: Remitansi Rp 251 Triliun Per Tahun

Friderica menyoroti besarnya potensi ekonomi PMI yang dapat menjadi pengungkit penguatan inklusi nasional. Berdasarkan data 2024, nilai remitansi yang dikirimkan ke Indonesia mencapai Rp 251–263 triliun per tahun (sekitar 1% PDB), berasal dari 3,9 juta PMI. Rata-rata setiap PMI mengirimkan sekitar Rp 5,3 juta per bulan.

“Arus remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari 250 triliun rupiah per tahun, membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional juga ya. Seluruh pelaku industri punya tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi dan inklusi,” ujar Friderica.

Buku saku ini adalah langkah konkret untuk melindungi PMI dari risiko keuangan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pendapatan, sekaligus membangun masa depan yang sejahtera.

Peringatan Penting: Hati-hati Jaga Data Pribadi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, mengapresiasi sinergi ini dan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga data pribadi.

“Data diri dan rekening jangan sembarangan dikasihkan. Banyak kasus PMI rekeningnya digunakan untuk menipu bahkan melanggar hukum,” tegas Mukhtarudin, yang juga menjabat Kepala BP2MI.

OJK berkomitmen mengintegrasikan program edukasi ini dengan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan memperluas jangkauan ke daerah kantong PMI seperti Jawa Barat, NTB, dan Bali.

Editor: Rudi.