Sinergi OJK, LPS, dan BPS: Survei Nasional 2026 Targetkan 75 Ribu Responden demi Akurasi Literasi Keuangan

BEKASI, Letternews.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Langkah besar ini diambil untuk memastikan kebijakan keuangan nasional berpijak pada data yang akurat, objektif, dan mencakup hingga tingkat provinsi.

Pemantauan langsung pelaksanaan SNLIK dilakukan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (09/02/2026) oleh jajaran pimpinan ketiga lembaga, yakni Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

LPS Bergabung, Sampel Melonjak 7 Kali Lipat

Tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru karena untuk pertama kalinya LPS terlibat langsung dalam SNLIK sesuai amanat UU PPSK. Dampak dari kolaborasi ini adalah peningkatan jumlah responden yang sangat signifikan, dari semula 10.000 menjadi 75.000 responden.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun ini spesial karena sinergi antara OJK, LPS, dan BPS memungkinkan kita memiliki angka literasi tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia,” ujar Friderica Widyasari Dewi.

Senada dengan OJK, Anggito Abimanyu menegaskan bahwa perluasan basis analisis hingga ke level provinsi sangat penting bagi LPS untuk mendapatkan kualitas data yang lebih objektif dalam mendukung program perlindungan nasabah.

Keamanan Data dan Target RPJMN 2029

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar, mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menerima petugas lapangan. Ia menjamin bahwa kerahasiaan jawaban dan keamanan data pribadi responden dilindungi sepenuhnya oleh aturan yang berlaku.

“Kesediaan dan keterbukaan responden adalah kunci kualitas pendataan. Kami menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) untuk memastikan efisiensi dan keakuratan data secara tatap muka,” jelas Amalia.

Hasil SNLIK 2026 ini akan menjadi potret kondisi keuangan masyarakat tahun 2025 sekaligus acuan untuk mengejar target RPJMN 2025-2029, di mana pemerintah mematok target:

• Literasi Keuangan: 69,35% pada tahun 2029.

• Inklusi Keuangan: 93,00% pada tahun 2029.

Langkah masif ini juga didukung oleh Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perbankan, pasar modal, hingga asuransi.

Editor: Rudi.