Polemik Kenaikan Pajak Tanah di Bali: Beban Petani di Tengah Isu Pariwisata

Denpasar, Letternews.net – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meroket di Bali menuai keresahan di kalangan masyarakat, terutama petani. Fenomena ini kembali memunculkan pertanyaan tentang keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian dan kelestarian budaya Bali yang menjadi fondasi pariwisata.

Seorang profesor di bidang pertanian menyoroti beberapa cara “halus” yang dapat mengancam keberlanjutan pertanian di Bali, salah satunya adalah kenaikan pajak tanah yang mencekik. Bagi petani, pajak yang terus meningkat dianggap sebagai beban berat, yang pada akhirnya bisa mendorong mereka untuk menjual lahannya. Setelah dijual, lahan sawah sering kali berubah fungsi menjadi vila, perumahan, atau kavling tanah, yang mengurangi lahan pertanian produktif.

Ironisnya, paradoks muncul saat pemerintah daerah yang gencar mempromosikan pariwisata justru mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengikis akar budaya pariwisata itu sendiri. Pariwisata Bali dikenal luas karena keindahan alam dan budayanya, yang sebagian besar berakar dari kehidupan agraris, seperti sawah hijau dan sistem irigasi subak.

Jika lahan pertanian terus menyusut, dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada pariwisata itu sendiri. Pertanyaan besar pun muncul: apakah pemerintah berpihak pada keberlanjutan sektor pertanian dan pariwisata, atau hanya berfokus pada peningkatan angka pendapatan anggaran daerah?

Mencari Solusi Alternatif Pendapatan

Sumber pendapatan daerah seharusnya tidak hanya bergantung pada pajak tanah dan bangunan. Penulis berita ini berpendapat bahwa pemerintah bisa mengoptimalkan sumber-sumber lain, seperti pajak hotel dan restoran, serta pajak dari kalangan orang kaya, guna menghindari pembebanan pajak yang memberatkan rakyat kecil.

Lahan di Bali bukan hanya sebidang tanah, melainkan juga “rahim budaya” yang melahirkan tradisi dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Dengan kenaikan PBB ini, masyarakat pun mempertanyakan kepada siapa sebenarnya pemerintah berpihak: kepada rakyatnya, kepada petani, atau pada angka-angka anggaran yang terus merasa kurang?

Editor: Rudi.