Opini: Saat Aksi Unjuk Rasa Berubah Menjadi Kerusuhan

Denpasar, Letternews.net – Aksi massa yang terjadi di depan Markas Polda Bali dan Gedung DPRD Bali pada Sabtu (30/8) menuai sorotan. Apa yang seharusnya menjadi unjuk rasa—sebuah hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945—justru berubah menjadi ajang kekerasan.

Alih-alih menyuarakan aspirasi, massa justru melemparkan batu dan merusak fasilitas. Tindakan ini membuat istilah-istilah seperti “unjuk rasa” atau “demonstrasi” menjadi tidak relevan. Apa yang diperagakan bukanlah ide, melainkan destruksi.

Jika disebut “unjuk kebolehan,” ini juga tidak tepat. Sebab, yang ditunjukkan hanyalah keberanian merusak, membakar, dan melukai. Ini bukanlah kebolehan, melainkan kebodohan.

Dampak dan Kerugian Bagi Rakyat Bali

Pada akhirnya, kejujuran menuntut kita untuk menyebut peristiwa itu sebagai kerusuhan, dan pelakunya sebagai perusuh.

Dampak dari kerusuhan ini sangat besar. Jika insiden ini menyebabkan sejumlah negara mengeluarkan travel warning, maka yang paling dirugikan bukanlah pemerintah, melainkan rakyat kecil: pedagang, sopir, pekerja hotel, dan seluruh masyarakat yang hidupnya bergantung pada pariwisata.

Pariwisata adalah tulang punggung perekonomian Bali. Industri yang dibangun puluhan tahun bisa goyah hanya karena satu malam kerusuhan. Ketika dunia melihat Bali tidak lagi aman, kepercayaan wisatawan akan hancur. Hotel akan sepi, warung tutup, dan pengemudi ojek akan kehilangan pelanggan.

Beruntung, banyak pihak yang menyadari bahaya ini. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali dan tokoh-tokoh masyarakat turun tangan memberikan imbauan. Langkah cepat ini berhasil mencegah kerusuhan meluas, tidak seperti insiden di daerah lain yang bahkan menghanguskan gedung publik. Ini adalah pengingat penting bahwa menjaga kedamaian Bali adalah tanggung jawab bersama.

Penulis: Wayan Suyadnya
Editor: Rudi.