Muhammadiyah Dukung Pemilihan Legislatif Dengan Sistem Proporsional Tertutup

Letternews.net — Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyebut bahwa pihaknya mendukung pemilihan legislatif dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas. Hal tersebut usulan Muhamadiyah sejak Pemilu 2014 dan telah sesuai dengan amanah Muktamar ke-48. Sebab, Muhammadiyah menilai sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini mengandung sejumlah masalah.

Sistem proporsional tertutup adalah penentuan calon legislatif yang terpilih bukan atas dasar suara yang diperolehnya. Akan tetapi, mengacu pada dasar perolehan suara partai politik. Dengan kata lain, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos partai politik. Partai yang kelak berwenang menentukan anggota dewan yang berhak duduk di parlemen mewakili suatu daerah pemilihan.

Pemilu dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas bisa mengurangi kanibalisme politik atau saling jegal antarcalon. Hal ini tentu saja dapat meredam nafsu kampanye hitam. “Harapan kami dengan perubahan sistem itu, pertama bisa dikurangi kanibalisme politik di mana sesama calon itu saling menjegal satu sama lain, yang itu berpotensi menimbulkan polarisasi politik

sistem proporsional tertutup akan mampu menutup rapat-rapat timbulnya fenomena pemilihan caleg berdasarkan popularitas, bukan kapabilitas. Artinya, sistem ini dapat mengurangi populisme politik, yaitu pemilihan tidak lagi berdasarkan efek ekor jas dari popularitas caleg di lapangan, melainkan kualitas partai politik secara umum

Sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas dapat mengurangi money politic, karena kemudian muncul siapa yang punya kekuatan kapital yang paling kuat itu juga menjadi masalah yang menimbulkan money politic

Dengan menggunakan sistemp proporsional tertutup, partai politik yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 nanti diharapkan bersungguh-sungguh menyiapkan kadernya yang akan duduk di parlemen.

Sebab peran lembaga legislatif itu secara konstitusional sangat besar, sehingga kualitas mereka tentu akan menentukan tidak hanya kualitas produk legislasi, tapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. (LN/RD)