Masyarakat Papua Anti Korupsi Desak Kemendagri Copot Plt Bupati Mimika

 Masyarakat Papua Anti Korupsi Desak Kemendagri Copot Plt Bupati Mimika

Foto: Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) Anti Korupsi

Letternews.net — Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) Anti Korupsi dan Aliansi Forum Peduli Mimika menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (23/2).

BACA JUGA:  Kejagung Kembali Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Proyek BTS

Mereka meminta Kemendagri untuk mencopot Johannes Rettob dari jabatannya sebagai Plt Bupati Mimika. Mereka juga mendesak Kejagung untuk memproses hukum Johannes Rettob.

Perwakilan OAP Anti Korupsi, Teri Kum mengatakan, Johannes diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan operasional helicopter dan pesawat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika bersama dengan kaka iparnya, Silvi Herawati.

“Dengan ini menyerukan dengan tegas kepada yang terhormat kepala Kejaksaan Agung, Kejati Papua dan bapak menteri dalam negeri untuk benar-benar serius memperhatikan dan melaksanakan semua pernyataan sikap kami,” kata Teri Kum di depan Kantor Kemendegri, Jakarta, Kamis (23/2).

BACA JUGA:  Putra Asli Papua Pertama Resmi Jabat Uskup Jayapura

Teri mengatakan, Kajati Papua telah menetaplan Johannes dan Silvi sebagai tersangka. Disebutkan Teri, kasus itu telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp43 miliar.

“Akan tetapi hingga saat ini para tersangka belum juga ditangkap dan ditahan untuk menjalani proses hukum. Padahal Pasal 21 KUHAP sangat jelas menegaskan bahwa tersangka dengan ancaman hukuman di atas lima tahun harus ditahan,” nelas Teri.

Teri menilai hal itu miris dan berbanding terbalik dengan pejabat orang asli Papua yang telah ditetapkan tersangka dan langsung diburu dan ditahan.

BACA JUGA:  Ini Penjelasan Tim Hukum Gubernur Papua

“Kami sangat khawatir tersangka saudara Johannes Rettob dengan jabatan yang masih melekat dapat mengulangi perbuatan korupsj APBD Mimika untuk melakukan manuver, mencari perlindungan hukum, bahkan para tersangka dapat menghilangkan barang bukti,” kata Teri.

Dia yakin Kejagung dan jajarannya masih tegak lurus menjaga marwah institusi. (LN/HUM/MCW)

.

Bagikan: