Jeritan Sekolah di Denpasar: Dilema Pungutan Komite Demi Kualitas Pendidikan

 Jeritan Sekolah di Denpasar: Dilema Pungutan Komite Demi Kualitas Pendidikan

Foto: Gambar

Denpasar, Letternews.net – Polemik pungutan uang komite di sekolah dasar Denpasar kian memanas, menyoroti dilema yang dihadapi pihak sekolah di tengah aturan pemerintah. Dalam sebuah pesan yang viral, perwakilan dari salah satu sekolah mengungkapkan kesulitan mereka untuk bergerak dengan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai sangat mengikat, sementara kebutuhan di lapangan terus bertambah.

“Kami bagaikan telur di ujung tanduk,” ungkap perwakilan sekolah tersebut yang tidak mau namanya dicantumkan, menggambarkan situasi sulit di mana mereka terjebak antara dilema memohon bantuan dari komite atau tidak.

BACA JUGA:  Pendidikan: Saat Negara Janjikan Gratis, Sekolah Justru Pungut Uang Komite

Pihak sekolah menjelaskan bahwa meskipun dana BOS sudah ada, penggunaannya sangat terbatas. Banyak kebutuhan mendesak yang tidak bisa dibiayai oleh dana tersebut. Salah satu contoh yang paling krusial adalah ketersediaan guru mata pelajaran. Sekolah tersebut mengaku tidak memiliki guru Bahasa Bali, Bahasa Inggris, Agama Islam, dan Agama Kristen, serta petugas kebersihan (cleaning service).

Meskipun dana BOS mengalokasikan 20% untuk membayar gaji guru, ada persyaratan yang memberatkan. Guru yang dibayar harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), di mana syarat pengajuannya adalah minimal dua tahun pengalaman mengajar. “Mau tidak mau, kami mohon bantuan komite untuk bisa memperkuat sekolah dengan pemenuhan guru yang bidang studi,” jelasnya.

BACA JUGA:  Inovasi Pendidikan Karakter dalam Format Sinergi Sipil-Militer

Situasi ini menyoroti adanya jurang antara kebijakan pemerintah pusat yang ingin menggratiskan pendidikan dasar dengan realitas di lapangan. Sekolah menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan yang seharusnya dijamin oleh negara, sementara mereka dituntut untuk tidak membebani orang tua siswa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan fleksibilitas dana BOS dalam menjawab kebutuhan riil di setiap sekolah. Sekolah-sekolah berharap ada solusi yang lebih komprehensif dari pemerintah, sehingga mereka tidak lagi berada dalam posisi dilematis yang mengancam mutu pendidikan di tingkat dasar.

Editor: Rudi.

.

Bagikan: