DJP Fasilitasi Pelatihan Bagi Wirausaha Tuli

 DJP Fasilitasi Pelatihan Bagi Wirausaha Tuli

Foto: DJP Fasilitasi Pelatihan Bagi Wirausaha Tuli

Letternews.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) memfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas tuli di Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis (7/12).

BACA JUGA:  3 Tips untuk Bantu Kamu Ngonten Seharian dengan Galaxy M34 5G

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiaptanggal 3 Desember.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam keynote speech-nya mengatakan bahwa DJP sangat menyadari pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas parapenyandang disabilitas. Untuk itu, DJP secara rutin telah menggelar kegiatan Pajak Berisyaratsejak tahun 2021 sebagai bentuk persamaan hak mendapatkan edukasi perpajakan bagi parapenyandang disabilitas.

“Sejalan dengan tema Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2023 yaitu united in actionto rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities atau seruan untuk mengambil tindakan berguna demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)untuk, bersama, dan oleh para penyandang disabilitas, pada Pajak Berisyarat tahun ini, kami coba memfasilitasi teman-teman tuli dengan apa yang kami sebut Business DevelopmentService (BDS),” ujar Yon.

BACA JUGA:  Ketentuan Perhitungan PPh 21 Lebih Mudah

BDS sendiri merupakan sebuah program pendampingan UMKM yang dilakukan oleh DJPuntuk membantu, tidak hanya dalam konteks perpajakan, tetapi juga membantu UMKM agardapat berkembang. Program BDS dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihankewirausahaan, fasilitasi akses ke perbankan, akses pasar digital, dan sebagainya. Khususuntuk kegiatan dalam Pajak Berisyarat 2023 ini, DJP menjalankan BDS berupa pelatihanteknik foto produk oleh seorang profesional yaitu Sunu Pitoyo.

“Hal ini terkait dengan perubahan pasar dari yang semula konvensional menjadi industri pasardigital. Para wirausaha termasuk teman-teman tuli perlu untuk mengembangkankompetensinya dengan cara mengoptimalkan kemajuan teknologi. Untuk itulah, kegiatan BDSpada hari ini mengangkat tema pelatihan pengembangan kompetensi wirausaha tuli terhadapindustri produk digital,” katanya.

BACA JUGA:  Tingkatkan Pelayanan, PLN Bali Programkan Pergantian Meteran Listrik Digital

Selain pemberian pelatihan, DJP juga memfasilitasi sesi berbagi pengalaman dari seorangpenyandang disabilitas yang berhasil mengembangkan usahanya dalam bidang transportasikhusus disabilitas, yakni Triyono (Founder Difa Bike).“Hari ini kita menghadirkan profesional yang kompeten di bidangnya untuk sharingpengalaman, pengetahuan, dan kegigihan mereka dalam mengembangkan usahanyasehingga bisa kita tiru,” ujarnya.

Yon berharap melalui kegiatan tersebut, semakin banyak penyandang disabilitas yangberkembang usahanya. Dengan semakin banyaknya usahawan, akan terjadi akselerasipertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan mewujudkan tujuan dan visi Indonesia lebih majudi 2025.

Tidak lupa, Yon mengucapkan terima kasih kepada ketua dan jajaran KND atas dukungannyadalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.“Kami berharap kolaborasi antara DJP dan KND ke depan bisa terus ditingkatkan sehinggabanyak usahawan yang bisa kita kembangkan. Seandainya dibutuhkan untuk memberikanedukasi, kami siap terus berkolaborasi,” kata Yon.

BACA JUGA:  Kanwil DJP Bali Buka Layanan Pajak di Mal Living World Denpasar

Disampaikan secara terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan MasyarakatDwi Astuti mengatakan bahwa DJP senantiasa mengembangkan kegiatan edukasiperpajakan kepada teman tuli. Bahkan sejak tahun 2022, seluruh unit DJP di seluruhIndonesia juga secara aktif melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan kepada teman tuli diwilayah masing-masing.

“Kami terus mendukung kesetaraan hak mendapatkan informasi dan layanan perpajakan bagiteman-teman disabilitas. Oleh sebab itu, kami tegaskan bahwa para penyandang disabilitasjuga berhak untuk memperoleh informasi yang sama dalam seluruh program perpajakan,termasuk program BDS,” kata Dwi. (LN/HUM)

.

Bagikan: