Bali di Ambang Krisis? Gde Sumarjaya Linggih Ingatkan Risiko Wisatawan “Eksodus” Jika Sampah dan Macet Tak Teratasi

DENPASAR, Letternews.net – Partai Golkar memberikan atensi serius terhadap masa depan pariwisata Bali yang kini dinilai sedang tidak baik-baik saja. Ketua DPD I Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih, mengeluarkan peringatan keras bahwa Pulau Dewata berisiko tinggi ditinggalkan oleh wisatawan mancanegara maupun domestik jika persoalan mendasar tidak segera ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi.

Politisi senior asal Buleleng yang akrab disapa Demer ini menekankan bahwa pariwisata Bali memerlukan tindakan nyata dari pemerintah, bukan sekadar wacana di atas kertas.

Sorotan Tajam di Media Sosial

Sumarjaya Linggih menyoroti tren perbincangan publik di media sosial yang semakin kritis terhadap kondisi Bali. Keluhan terkait infrastruktur dan kenyamanan kini menjadi konsumsi global yang dapat merusak citra destinasi.

“Kita tidak bisa menutup mata. Isu sampah yang menumpuk, gangguan keamanan, hingga kemacetan parah yang menjadi pemandangan sehari-hari sudah menjadi sorotan utama, baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan di media sosial,” tegas Sumarjaya Linggih, Senin (12/01/2026).

Tiga Persoalan Utama: Sampah, Keamanan, dan Kemacetan

Menurut Golkar Bali, terdapat tiga “penyakit” kronis yang harus segera dicarikan solusinya secara terintegrasi:

1. Krisis Sampah: Penanganan limbah yang belum tuntas di hulu maupun hilir mengancam estetika dan kesehatan lingkungan Bali.

2. Kemacetan Parah: Over-kapasitas kendaraan di jalur-jalur utama pariwisata membuat pengalaman berwisata menjadi melelahkan dan tidak efektif.

3. Stabilitas Keamanan: Pentingnya menjaga kenyamanan wisatawan dari segala bentuk gangguan kriminalitas maupun ketidaktertiban umum.

Butuh Penanganan Terintegrasi, Bukan Parsial

Sumarjaya Linggih mengingatkan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu kabupaten saja, melainkan harus melibatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.

“Bali adalah satu kesatuan destinasi. Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan terintegrasi, jangan kaget jika suatu saat wisatawan akan mencari destinasi alternatif lain yang lebih nyaman dan bersih. Kita harus bergerak sekarang sebelum terlambat,” pungkasnya.

Editor: Rudi.